Maaf, Kami Tidak Sekedar Membantu,..
Iman D. Nugroho
Sebagai non goverment organisation (NGO), Plan International Aceh memilih untuk tidak sekedar membantu korban tsunami. Berbagai program yang dilakukan berupaya menolong korban yang terpuruk untuk benar-benar bangkit kembali.
Kedatangan Plan Indonesia Aceh ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memang bukan tanpa alasan. “Semua karena respons emergency yang terjadi di Aceh karena tsunami,” kata Djuneidi Saripurnawan Research and Development Coordinator Plan International Aceh. Emergency respons diterjemahkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs masyarakat yang tiba-tiba hilang terimbas gelombang besar itu.
Karena emergency itulah, pada awal-awalnya, Plan Aceh merasa tidak perlu ada ukuran-ukuran tertentu. Termasuk “target” yang akan diraih dalam kondisi normal. Dengan alasan itu pula, Plan tidak melakukan mekanisme normal semacam survey, diskusi atau apapun untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Data didapatkan dari berbagai sumber yang sebelumnya sudah berada di Aceh. Mulai dari tim United Nation (UN) yang berkolaborasi dengan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas (BRR) Aceh-Nias, juga yang dari berbagai NGO yang mempublikasikan temuannya.
“Datanya banyak sekali. Plan tidak perlu melakukan survey lagi. Bahkan, kita mengetahui, masyarakat sudah jenuh dengan survey semacam itu,” kata laki-laki yang akrab dipanggil Djuneidi ini. Untuk menentukan kebutuhan lain yang lebih spesifik, Plan Aceh memilih untuk “menanam” orang sukarelawan di setiap wilayah yang dianggap memerlukan penanganan lebih. Sukarelawan yang dipilih adalah orang lokal Aceh, yang bisa bahasa lokal Aceh namun bukan merupakan korban langsung tsunami. Mereka disebut CTA (Comition of Tranformation Agent).
Para sukarelawan ini tinggal dan hidup bersama korban tsunami selama kurang lebih delapan bulan lamanya. Selama itu pula, sukarelawan akan menyerap informasi menyangkut kebutuhan riil korban tsunami. Data dan masukan langsung dari korban itu yang coba direalisasikan dalam bentuk distribusi barang secara langsung ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Mulai kebutuhan barang-barang steril, makanan untuk anak-anak hingga micro nutrient. Melalui cara yang sama, Plan Aceh mengetahui bantuan-bantuan yang sebelumnya sudah diberikan NGO lain, namun sudah dihentikan. Plan Aceh sengaja mengambil alih peran NGO itu, selama korban dinilai masih membutuhkan.
Setiap tiga bulan, Plan Aceh melakukan evaluasi program. Saat itulah diketahui kondisi terbaru di masyakat korban tsunami. “Untuk menentukan efektifitas strategi yang sudah dilakukan serta untuk menjawab pertanyaan: Apakah sudah saatnya berubah? Apa yang perlu diteruskan dan dihentikan?,” kata Djuneidi. Evaluasi itu untuk menghindari munculnya ketergantungan korban pada lembaga. Evaluasi itu penting. Dalam beberapa kasus, Plan Aceh menemukan fenomena respon negatif mengungsi justru karena bantuan yang melimpah dan terus menerus. Misalnya, pengungsi yang enggan pindah ke tempat baru (shelter), karena semua kebutuhan pengungsi sudah dipenuhi saat mereka tinggal di barak-barak pengungsian. Mulai air bersih, pakaian hingga makanan. “Kalau sudah seperti itu, bantuan yang diberikan akan merusak mental mereka,” kata Djuneidi.
Tahun kedua menjelang. Strategi Plan Aceh mulai berubah. Semakin banyaknya bantuan yang diberikan NGO, terutama yang concern di bidangnya, menjadi pertimbangan pertama. Sebut saja bantuan makanan yang diberikan oleh World Food Program. Begitu juga dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kompor, rak piring plus barang sekunder berupa pakaian anak-anak dan kebutuhan keluarga lain pun berlimpah. Plan Aceh pun menghentikan bantuan jenis itu.
Pertimbangan kedua adalah kondisi pengungsi tsunami yang sudah tidak “tidak bisa berbuat apa-apa”. Hampir semua pengungsi mulai beranjak dari tenda pengungsi, pindah ke shelter (rumah sementara). Muncul pemikiran untuk mengubah bentuk bantuan dari bantuan barang, menjadi bantuan dalam bentuk lain yang mampu membuat pengungsi lebih sustanable.
Pengamatan Plan Aceh pada kondisi itu menyimpulkan, pemenuhan kebutuhan pokok harus bergeser kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat tidak langsung. Sekaligus membantu korban tsunami untuk survive di kemudian hari. Pemikiran itu diperkuat dengan “gejala” yang terlihat. Beberapa pengungsi korban tsunami yang dahulu petani, sudah bisa mengolah tanah. Yang awalnya nelayan, mulai mempersiapkan diri kembali ke laut. “Apalagi di kantong-kantong Plan, belum ada NGO yang bisa mengkreasikan usaha livelihood (Domain Livelihood),” kata Djuneidi. Secara sederhana, program livelihood akan mendorong pengungsi untuk mendapatkan cash money.
Pemilihan calon kader dari kelompok korban tsunami pun coba dilakukan. CTA menilai dan memilih calon kader dari orang-orang yang dianggap cocok sebagai “jangkar” program. Minimal, calon kader terpilih harus mempunyai sejarah melakukan hal yang akan dibantu oleh Plan Aceh. Misalnya dalam program training menjahit. Dipilih calon kader yang punya sejarah menjadi penjahit. Bila ada pengungsi diluar calon kader terpilih tertarik akan itu, tetap diperbolehkan. Namun calon kader yang direkomendasikan oleh CTA menjadi prioritas.
Calon kader ini dimobilisasi di sebuah tempat untuk ditraining. “Tempat di camp tidak memungkinkan untuk pelatihan, apalagi melibatkan banyak kader yang akan menjadi agent of knowledge transfer,” ungkap Djunaedi. Agar tidak memunculkan ketergantungan, dalam training itu Plan Aceh tidak memberikan honor atau uang saku. Hanya ongkos transportasi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Meski dengan cara yang ketat dan terseleksi, Plan Aceh mengaku masih melakukan kesalahan. Sekitar 30 persen calon kader yang dipilih, adalah calon kader yang salah. Kader yang sudah terpilih itu diberi “tugas” untuk mengumpulkan benefisiaris, berupa kader-kader selanjutnya. Atau sebutan untuk kader lain yang bisa mengambil keuntungan dari pelatihan. Kader lanjutan ini pun diberikan training serupa atau yang lebih advance.
Hasilnya tidak mengecewakan. Saat masuk tahun ketiga, ketika kader dan benefesiaris mulai terbentuk, Plan Aceh menawarkan bantuan modal kerja berbentuk peralatan. Yang memutuskan menjadi penjahit dibelikan mesin jahit. Yang memutuskan membuka usaha bengkel pun difasilitasi dengan peralatan perbengkelan. “Ada juga ibu-ibu yang memutuskan untuk membuat batu bata, ketika itu ada order yang jelas kebutuhan batu bata dari Mercy Corp yang akan akan membuat rumah. Mulai batako, dan coneblock, dll, itu yang kita fasilitasi,” kata Djuneidi.
Menata di Tahun Kedua
Tahun kedua Plan Aceh pun “dipaksa” mengubah strategi pada bidang kesehatan (Domain Health). Banyak NGO yang turun dalam program ini, membuat sesak aktivitas di lokasi korban tsunami. Dalam kasus program makanan tambahan (PMT) misalnya. Sampai ada 11 organisasi yang turun tangan. Bahkan, seorang anak pengungsi tsunami bisa ditimbang sampai 11 kali. Padahal, untuk kebutuhan data anak sudah tercatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dimiliki tiap-tiap anak. Plan Aceh bergeser dengan mempersiapkan kader Posyandu. Kader-kader inilah yang nantinya bisa membagi pengetahuan mereka pada ibu-ibu lain.
“Mulai muncul pola training, transfer pengetahuan tentang anak sehat, ASI dll. Kita memilih pengungsi tsunami untuk ditraining,” kata Djunedi. Buah pun dipetik saat tahun ketiga tiba. PMT (progam makanan tambahan) yang awalnya bersandar pada NGO, tidak terlihat lagi. Kader sudah memanage sendiri kebuhannya. Mulai memasak makanan sendiri dengan menggunakan menu sehat yang didapatkan dari hasil home gardening.
Bidang pengajaran (Domain Learn) memiliki strategi serupa. Titik pijaknya adalah memilik kader yang paham konsep Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (Adituka) pada tingkatan pre school. Kader ini yang akan memberikan pengetahun informal kepada ibu-ibu tentang bagaimana menstimulasi anak-anak melalui Adituka.
Ternyata, daya tahan kader dalam domain ini pun keras teruji. Terjadi seleksi alam, antara kader yang benar-benar ingin menjadi guru, dan kader yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Kader yang ingin tetap melanjutkan aktivitas sebagai pengajar, difasilitasi dengan pengembangan SDM sebagai Community Base Organsation (CBO). CBO adalah cikap bakal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan isu lokal plus membuka jaringan international.
Tahun ketiga ini, Plan Aceh mulai mengintervensi “cara” mendidik anak sekolah. Kerja bareng Plan Aceh dan Unicef, guru-guru diperkenalkan cara mendidik yang child friendly melalui training. Termasuk mengubah bentuk gedung sekolah yang dibuat seramah mungkin dengan anak. “Dari lantai yang tidak boleh licin, tangga yang sesuai ukuran anak-anak, sampai kursi dan mabel harus argonomis,” kaya Djuneidi. Pelaksanaan kurikulum versi pemerintah pun didorong untuk lebih membuka ruang pada kebebasan anak untuk berekspresi. Hubungan familier, antara anak dan guru pun coba dibangun melalui PAKEM (Pembelajaran Aktif Efektif, Kreatif dan menyenangkan).
Strategi yang sedikit berbeda dilakukan dalam Domain Habibat. Tahun kedua adalah tahun dimana Plan Aceh memulai study kelayakan pada sumber air bersih setempat. Di daerah pengungsian Desa Lamreh, Aceh Besar misalnya. Untuk mengatasi kebutuhan air bersih di sana, Plan Aceh menggali informasi yang didapatkan CTA tentang adanya sumber air bersih di bukit Desa Ladong, sekitar 8 Km dari Desa Lamreh. Ketika mendalami informasi itu, Plan menemukan fakta sanya saluran pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Besar yang dulu menghubungkan sumber air Desa Ladong menuju ke Desa Lamreh.
Di tahun kedua itu, Plan Aceh menurunkan tenaga profesional untuk mengecek segala kebutuhan realisasi program. Mulai meneliti kualitas air, mengukur debit dan kondisi tanah. “Setelah diteliti, secara teknis profesional, air yang keluar dari bukit Ladong memenuhi kelayakan, maka Plan Aceh memropose proyek air Ladong-Lamreh (Domain Habitat),” kata Djuneidi. Dalam program ini dipikirkan bagaimana suply air sustainable. Sayang, dalam perkembangannya, program Ladong-Lamreh terbentur berbagai kendala horisontal yang membuat air tidak lagi mengalir ke Lamreh.
Untuk daerah di Leupeung, Peukan Bada dan Lhok Nga, Plan Aceh coba merealisasikan sumur gali dan sumur bor. Beberapa sumber yang terdeteksi, langsung dieksekusi (dibor). Saat itu diketahui, tidak semua sumber air yang dibor memiliki kualitas baik. Ada juga yang berair payau.
Menuai di Tahun Ketiga
Tahun ketiga, menjadi tahun pertaruhan baru bagi Plan Aceh. Apakah di tahun ini, seluruh program yang sudah diinventarisir di tahun pertama dan dilaksanakan di tahun kedua, bisa berhasil baik di tahun ke tiga. Domain Habibat, bisa disebut menjadi ujung dari pertaruhan itu. Bila domain habitan gagal, maka semua domain yang lain pun dipastikan akan terpengaruhi.
Hal pertama yang dievaluasi Plan Aceh dalam domain habitat adalah layak tidaknya air dari beberapa sumur yang sudah dibuat. Cek laboratorium pun dilakukan. Di Aceh, Plan Aceh berkerjasama dengan Universitas Syiah Kuala. Hasil dari seluruh evaluasi sumur itu sekaligus mengelompokkan sumur dengan kualitas air yang dihasilkan. “Dari penelitian itu, tidak ada sumur yang ditutup karena berbahaya,” kata Junedi
Plan Aceh mengharapkan, tahun ini bisa diketahui masyarakat bisa memanajemen maintenance secara swadaya. Untuk mendorong hal itu, Plan Aceh secara formal melakukan serah terima kepada kelompok yang dibentuk.. Diharakan mereka punya tim yang bertanggungjawab. Minimal pemerintahan lokal. Entah itu RW, Pemimpin Mukim atau Pak Mukim atau orang yang mengatur air atau Tuhapet, sudah harus memanage sendiri. Makanya tahun ke tiga ini Plan Aceh mengupayakan pembentukan kelompok.
Sumur bor sedikit menguras energi. Berbagai elemen yang mendukung sumur bor, pompa air, listrik bahkan genset harus disiapkan terlebih dahulu. Persiapan yang paling utama adalah penentuan lokasi strategis sumur bor. Agar tidak ada monopoli, air yang ditarik dari sumur bos itu, ditampung di tandon, baru kemudian diaalurkan ke rumah-rumah. Orang yang menjadi operator sumur bos, ditraining terlebih dahulu.
Hebatnya, melalui survey yang dibuat Plan Aceh, di tahun ketiga itu diketahui ada poin kualitas bangunan yang buruk. Setelah dirinci main problemnya terletak pada proses pengerjaan oleh kontraktor. Kontraktor yang kebanyakan dari luar Aceh itu mendapat penolakan dari orang lokal. Penduduk lokal Aceh meminta dipekerjakan. Sayangnya, SDM lokal yang dipakai tidak mampu membuat target terpenuhi.
Selain itu, ada sikap dari masyarakat yang tidak memiliki sense of belonging. Misalnya saja, tidak ada keinginan untuk memaintenance sendiri fasilitasnya. Pemakaian fasilitas bersama itu pun dilakua semaunya. Tidak disiram, air dibiarkan mengalir terus tanpa menutup kran, dll. Namun perlu diingat, tidak semua daerah memiliki problem yang disebutkan. Ada daerah yang malah mendukung dan membantu menjaga semua bantuan yang diberikan di wilayah itu. “Tapi yang pasti, Plan Aceh tidak sekedar membantu,” kata Juneidi. ***
Air Bercerita, Anak-anak Yang Terluka
Iman D. Nugroho dan Maimun Saleh
Air dari sumber air Bukit Ladong menjadi sandaran hidup ribuan orang di delapan desa Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Sayang, berbagai persoalan membuat air jernih itu menjadi “keruh”. Di akhir cerita, anak-anak juga yang “terluka”.
Sekilas, tidak ada yang istimewa di perbukitan Ladong. Dataran tanah tinggi yang terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam itu pun mungkin tidak lebih menarik dari pantai yang berjajar, mulai Ujung Batee hingga Ujung Kerueng. Namun, di salah satu bukit itulah terdapat sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Tidak sulit menemukan sumber air Bukit Ladong. Dari kota Banda Aceh, perjalanan ke bukit Ladong yang terletak di samping jalan raya itu bisa ditempuh melalui jalan darat sejauh 20-an KM. Sesampainya di Kantor Balai Desa Ladong, perjalanan dilanjutkan dengan bejalan kaki ke arah selatan. Menyusuri jalan setapak, menembus perkebunan kelapa dan semak belukar tempat nyamuk bersarang.
Bangunan persegi berwarna biru itu begitu kentara di sela-sela pepohonan yang tumbuh liar di wilayah itu. Di sekelilingnya dibatasi oleh pagar kawat berukuran 1 meter. “Inilah sumber air bukit Ladong yang selama ini menjadi sumber air warga Desa Ladong dan sekitarnya,” kata Ismail, warga Ladong yang dipercaya sebagai penjaga sumber air itu.
Suara gemuruh air menyambut kedatangan siapa saja yang mendekati sumber air bukit Ladong. Melalui pipa berdiameter 15 cm, air berdebit 800 liter/menit itu mengalir deras tiada henti ke tempat penampungan sementara atau intake. Ketika sudah penuh, air mengalir ke “rumah air” yang disebut reservoir, melalui pipa berdiameter 20 cm. Reservoir yang terletak sejauh 10 meter di bagian bawah sumber air. Di ruangan ini air ditahan sementara untuk menaikkan tekanan air agar bisa mengalir mengikuti gara grafitasi.
Setelah air berhenti beberapa saat di reservoir, air mengalir menuju beberapa tempat yang terhubung dengan saluran pipa lain yang lebih kecil. Sebagian mengalir melalui pipa hingga ke Desa Lamreh yang berjarak hingga 8 KM, melalui 12 hidran umum (HU) yang tersebar di delapan desa sepanjang Ladong-Lamreh. Sebagian lain dimanfaatkan untuk irigasi pertanian warga sekitar. “Air yang keluar dari sumber ini begitu banyak, sampai ada yang meluber dan digunakan untuk pertanian atau mandi kerbau,” kata Ismail.
Tidak jelas benar, kapan sumber air ini pertama kali ditemukan. Sebagian besar warga mengetahui, sumber air bukit Ladong sudah ada ketika mereka mendiami kawasan ini. Sudah menjadi kebiasaan, warga Desa Ladong mengambil air di kaki bukit Ladong, dan membawanya ke rumah. Ironisnya, meski memiliki sumber air yang berlimpah, penyebaran air di Desa Ladong tidak merata. Dari empat dusun yang ada di Desa Ladong, air hanya bisa dinikmati oleh 1,5 dusun saja. Sementara 2,5 dusun lainnya harus berusaha keras dengan cara mengangsu atau membeli air. Dua dusun yang tidak beruntung itu, Dusun Indra Patra sampai Ujung Keureng. Di dua dusun itu, sumber ada yang ditemukan berair payau.
Ketika sumber air bukit Ladong itu dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Besar pada tahun 1980-an, keadaan menjadi sedikit berbeda. Geucik Desa Ladong Hasyim Ismail menceritakan, saat itu sebagian warga Ladong bisa menikmati air langsung dari rumah-rumah. Dengan adanya meteran, sistem pembayaran pun normal. Ketika itu, dibangun dua saluran pipa besi dari Bukit Ladong ke Lamreh, dan Bukit Ladong ke Desa Ruyung. Dua tempat di tepi pantai yang membutuhkan air.
Bahkan, ketika itu diatur pula sistem pembagian waktu pengaliran air. Pukul 07.00-12.00 WIB, air di desa Ladong mengalir ke Ruyung. Setelah itu, pada pukul 12.00-19.00WIB, air mengalir ke kawasan Desa Lamreh Krueng Raya. Ada petugas khusus yang menangani hal itu. “Air yang dikelola PDAM memakai meteran, saat itu tidak ada air yang dibuang dengan sembarangan,” kata Geucik Hasyim Ismail.
Namun, semua berubah ketika konflik GAM dan TNI pecah di Tanah Rencong. Masyarakat mulai terpengaruh. Perlahan-lahan terjadi pembangkangan mulai ada yang enggan membayar biaya PDAM. Bahkan ketika itu, terjadi banyak kebocoran pipa. Entah itu disengaja atau tidak. “Karena konflik meletus itulah, orang PDAM tidak sempat lagi kemari, dan warga pun enggan membayar, air semakin sulit didapat,” kata Geucik Hasyim Ismail.
Karena itulah, sepanjang konflik berjalan, sumber air di Bukit Ladong menjadi tidak terurus. Tidak ada perawatan dan banyak sudetan ilegal di sepanjang pipa. Meski begitu, sumber air bukit Ladong tetap menjadi sandaran warga setempat untuk kebutuhan air bersih. Dengan menggunakan jirigen, warga mendatangi beberapa sudetan pipa untuk mengambil air dan membawanya pulang. Sementara warga yang lain, memilih untuk membeli air seharga Rp.1000/jirigen.
Kondisi makin parah saat tsunami menghempas 26 Desember 2004 lalu. Desa Ladong, Desa Ruyung, Desa Paya Kameng, Desa Beurandeh, Desa Meunasah Kulam, Desa Meunasah Gede, Desa Meunasah Mon, Desa Ie Seu Um dan Desa Lamreh didera persoalan air. Ribuan sumur di Kecamatan Masjid Raya pun rusak. Ada yang tertutup tanah yang ambrol karena gempa bumi yang mengiringi datangnya air, ada juga yang kotor karena bercampur dengan air laut yang masuk ke daratan.
Kawasan Krueng Raya atau sekitar Desa Meunasah Kulam, Desa Meunasah Gede, Desa Meunasah Mon, Desa Ie Seu Um, dan tentu saja Desa Lamreh menjadi kawasan yang paling parah. Ketika tsunami memporak-porandakan kawasan itu, sekitar 6808 jiwa terancam kekurangan sir bersih. Kenangan itu yang tertanam di benak Rusmainar.
Rusmainar menceritakan, sebelum tsunami menerjang, hampir setiap pagi perempuan yang kini berusia 60 tahun ini selalu tertatih turun naik bukit menuju desa Ie Seu Um. Hal itu dilakukan hanya untuk mencuci baju dan mengambil air bersih. Ia tidak sendirian. Hampir semua perempuan sekampung dengan Rusmainar melakukan hal yang sama. Bila kecapekan hingga tidak kuasa menyelesaikan tanjakan menuju rumahnya, perempuan yang penuh dengan guratan umur di wajahnya ini memilih menumpang truk pengangkut kayu yang lewat.
“Saya sudah tua, usia saya sudah 60 tahun, mana kuat lagi saya jalan jauh,” kenang Rusmainar, warga dusun Malahayati, Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Melihat perjuangan sang ibu, anak perempuan Rusmanidar sempat memutuskan untuk membawa pakaian kotor milik keluarganya ke sebuah binatu di Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Tarifnya pun lumayan mahal, Rp 300.000/bulan.
Tentu saja, banyak penolakan menyangkut ide itu. Terutama sial besarnya biaya. Justru penolakan datang dari cucu-cucu Rusmanidar yang sudah mulai beranjak remaja “Hal itu dinilai menghamburkan uang, tapi saya sungguh ingin berhenti naik turun bukit untuk mencuci,” kata perempuan itu sambil tersenyum.
Ironisnya, petaka naik turun bukit menghilang bersamaan dengan rusaknya sumber air tawar. Tiada yang menyangka, gelombang tsunami yang menyapu besih pesisir Nanggroe Aceh Darussalam itu, meninggalkan asin di sumber air kawasan sekitar rumah Rusmainar hingga tiga tahun tak sirna. Beberapa sumber air di bukit-bukit pun merasakan hal yang sama.
Selain Malahayati, ke empat dusun lainnya, Dusun Lancang, Dusun Ujung Padang, Dusun Inong Balee dan Dusun Lubok juga berair asin. Hujan yang kerap menguyur Kreung Raya tidak juga membuat kadar garam menyusut. Bahkan di Inong Balee, air yang coba diambil dari sumur warga berbai anyir. Singkat kata, ketika itu Rusmainar dan ratusan penduduk di kawasan itu pun kesulitan mendapatkan air bersih. Setiap keluarga, seperti halnya keluarga Rusminar, setidaknya membutuhkan rata-rata 30 liter setiap hari.
Sejenak, harapan sempat terbersit. Usai tsunami, penduduk yang memutuskan tinggal sementara di barak, terbantu dengan kedatangan mobil tanki air bersih yang didatangkan beberapa NGO, termasuk Plan Aceh. Emergency respons diterjemahkan Plan Aceh dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs masyarakat yang tiba-tiba hilang terimbas gelombang besar itu.
“Semua karena respons emergency yang terjadi di Aceh karena tsunami, kebutuhan kita penuhi,” kata Djuneidi Saripurnawan Research and Development Coordinator Plan International Aceh.
Tandon besar berkapasitas 8000 liter dan dikenal sebagai hidran umum (HU) pun disebar di sepanjang dusun Desa Ladong hingga lokasi pengungsian korban tsunami di Desa Lamreh. Truk-truk berkapasitas sama pun hilir-mudik ke sana ke mari menyupai air bersih ke barak-barak pengungsi korban Tsunami yang sangat membutuhkannya. “Kalau soal air jauh lebih baik saat dipengungsian. Tinggal ambil dan tidak bayar,” kata Rusmainar. Dalam catatan Plan Aceh, hampir 25 persen wilayah Krueng Raya tenggelam oleh air laut. Dan air bersih adalah hal yang paling dibutuhkan ketika itu.
Waktu berlalu. Nasib warga pun berubah. Warga yang sebelumnya tinggal di barak-barak di kaki bukit Lamreh sebagai pengungsi, kini harus puas tinggal wilayah relokasi di atas bukit. Sumur bor bantuan salah satu organisasi palang merah internasional menjadi sumber air utama. Sumur-sumur warga yang hancur dihantam tsunami pun telah dibangun kembali.
Sayangnya air menyembul dari bukit yang berhadapan dengan Selat Malaka itu, tetap tidak bisa dikonsumsi untuk air minum atau air memasak. Para ibu-ibu, hanya mengunakannya untuk mencuci pakaian dan mandi. ”Tidak bisa diminum. Airnya bau anyir, berwarna dan berat kali kapurnya,” kata Nazir, pengurus Dusun Inong Balee.
Saat kondisi sulit itulah, sumber air bukit Ladong kembali menjadi harapan. Efek tsunami tidak sampai merusak kualitas air Bukit Ladong. Kondisi air tetap jernih, meskipun beberapa batu sempat menutupi mata air. “Meski sempat rusak, namun air masih mengalir dari sumber air itu,” Geucik Desa Ladong, Hasyim Ismail.
Bantuan pun mulai masuk ke Kecamatan Masjid Raya. Berbagai International dan Non-Governmental Organization (INGO/NGO) merealisasikan program bantuannya di daerah pantai utara Nanggroe Aceh Darussalam itu. Plan International Aceh atau Plan Aceh fokus pada pembangunan sistem instalasi air bersih yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber mata air di bukit di Desa Ladong.
Organisasi yang dirikan pada 1937 oleh wartawan Inggris John Langdon-Davies dan pekerja sosial Eric Muggeridge ini memasukkan program sistem instalasi air bersih Ladong-Lamreh dalam domain program Habitat. Setelah dilakukan survey dan analisis kelayakan, debit dll, diputuskan ini untuk merelalisasikan pipanisasi Ladong-Lamreh.
Program penggalian dan pipanisasi sepanjang 8 Km pun dilakukan. Pada akhir tahun pertama keterlibatan Plan Aceh membantu korban tsunami Aceh, Plan Aceh mengklaim berhasil membangun saluran air bersih di delapan desa dari Desa Ladong sampai Desa Lamreh. Untuk beberapa saat, menurut catatan Plan Aceh, warga korban yang terdampak tsunami di kawasan itu pun tidak khawatir dengan persoalan air bersih.
Desa Kreung Raya sempat riang ketika ada kabar air bersih akan kembali bisa mengalir ke rumah-rumah. Seperti era tahun 1980-an, ketika PDAM Aceh Besar sempat turun tangan menata sistem air bersih di kawasan itu. Keyakinan itu bertambah sejak pipa sebesar 200 Mm dikubur di pinggir jalan, dari Desa Ladong sampai mendekati kaki bukit Inong Balee. Bahkan di Malahayati, beberapa rumah sudah dipasangi meteran dengan box berwarna biru.
Secara jujur, Nazir, warga Inong Balee menilai, adalah kemustahilan untuk ”memaksa” air dari bukit Ladong mendaki kawasan bukit yang kerap disebut bukit Soeharto itu. Kalau toh bisa mengalir hingga kaki bukit saja, warga Inong Balee sudah lega. ”Kami tinggal turun bukit saja untuk mengambilnya,” kata Nazir.
Dugaan itu tidak meleset. Harapan tinggal harapan. Ujungnya hanya kekecewaan. Setahun lebih sudah pipa terpasang, tapi air tak kunjung datang. Mau tidak mau, penduduk Krueng Raya harus membeli air bersih dari pedagang air eceran seharga Rp 2.000/jirigen. ”Air itu diambil pedangan dari masjid Ladong, di sana mereka ambil Rp 3.000/becak, tidak ada air gratis di Krueng Raya,” jelas Rusmanidar.
Persis keluh Rusmanidar, tak ada air gratis di Lamreh. Warga Inong Balee terlebih lagi. Ada dua pilihan air di kawasan itu. Selain membeli dari pedagang air becak, penduduk Inong Balee bisa menikmati air sumur bor yang dibangun sebuah organisasi palang merah internasional. Namun, hal itu not for free. Setiap bulan setiap keluarga harus membayar Rp. 40.000,-.
Tidak untuk palang merah internasional yang mengali bukit, melainkan pada pengurus dusun setempat. Menurut Nazir, uang kutipan itu digunakan untuk membayar listrik. Selain itu, warga juga memperkerjakan dua orang untuk menjaga aktifitas pompa. ”Tugasnya menghidup dan mematikan air,” jelasnya.
“Bulan madu” warga di delapan desa dari desa Ladong hingga desa Lamreh dengan air bersih tidak berjalan lama. Belum setahun berlalu, persoalan mulai muncul. Aksi penyodetan (taping) pipa air ilegal mulai kembali terjadi. Air yang seharusnya mengalir sampei Krueng Raya pun mancet entah di mana. Beberapa orang mengambil air dari beberapa HU dan menjualnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan sedikit persoalan karena ada sekelompok warga yang tidak setuju terhadap komersialisasi air untuk kepentingan pribadi.
Ujung dari persoalan itu bermuara pada anak-anak. Anak-anak di Krueng Raya, bernasib 180 derajat dari anak-anak Desa Ladong. Anak-anak Desa Ladong masih bisa menikmati nikmatnya hidup di kawasan yang memiliki sumber air berlimpah. Tidak ada kata kurang air di desa ini. Kran air pun, dibiarkan mengucur, meski tidak ada yang menggunakan. Ketika haus menyerang, tinggal membuka mulut. “Air yang keluar dari sumber ini pernah teliti di Malaysia, hasilnya, layak minum langsung, untuk yang sudah terbiasa,” kata sekretaris Alue Pochik, kelompok pengurus air Kecamatan Masjid Raya.
Sementara anak-anak di Anak-anak di Krueng Raya, bernasib 180 derajat dari anak-anak Desa Ladong. Meski tetap ada senyum, namun tidak ada cerita gembira soal air. Abdullah misalnya. Anak Krueng Raya, tepatnya di Desa Maunasah Mon, merasakan betapa sulitnya tidak punya air. Remaja yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Krueng Raya ini mengatakan, HU di desanya baru terisi air pada tiga hari terakhir.
Selama berbulan-bulan, sama sekali tidak ada air yang bisa dinikmati dari tandon HU itu. “Berbulan-bulan mati, baru tiga hari lalu ada airnya, itupun tak banyak,” kata Abdullah dalam bahasa daerah Aceh. Sebagai solusi atas hal itu, Abdullah dan keluarganya, termasuk dua adiknya yang masih berusia balita selalu memisahkan kebutuhan air minum dan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci peralatan rumah tangga. Sepertinya, tak usah dulu bicara Hak Anak, bila persoalan air belum selesai! Air di bukit Ladong terus akan bercerita. Semoga bukan terus tentang kesedihan,...***
Tidak Semua Hidran “Berbuah” Senyum
Oleh: Iman D. Nugroho dan Maimun Saleh
Adzan Sholat Ashar telah usai beberapa saat lalu. Inilah waktu bagi Sri Wahyuna dan kawan-kawannya untuk mengaji di meunasah yang terletak di samping HU 2 di Desa Ladong, Masjid Raya, Aceh Besar. “Sebelum mengaji kita selalu wudhu dulu di HU itu,” kata muris SDN Ruyung itu.
Selain sumber mata air Bukit Ladong atau Mata Ie Alue Pochik, Hidran Umum (HU) adalah salah satu “prasasti” yang terlihat dari proyek pipanisasi Ladong-Lamreh, dari Desa Ladong hingga Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dari jalan raya dua desa di pesisir pantai barat itu, penampungan air berwarna biru setinggi 1,5 M dengan diameter 3 M tampak mencocok.
Ada sejumlah 12 HU yang tersebar dari desa berjarak 8 Km itu. Masing-masing HU terbuat dari plat fiber glass setebal 5 Cm dan dilengkapi dengan sebuah kran yang terhubung dengan pipa Ladong-Lamreh. Melalui kran inilah, air dari pipa utama masuk ke dalam HU. Di empat sisi hidran, terpasang empat kran air berdiameter ¾ inci. Dari kran yang terbuat dari besi ini, air dari dalam hidran mengucur keluar. Digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
HU berdiri di atas lantai beton cor seringgi 30 Cm. Di pinggiran lantai cor itu terletak saluran air kotor yang melingkar mengelilingi HU. Air HU yang usai digunakan akan meluncur melalui lantai berkemiringan 20 derajat menuju saluran air kotor. Selanjutnya mengikuti selokan yang ada di samping HU. Berakhir di laut atau penampungan air kotor yang sudah ada sebelum HU dibangun.
Field Officer Water and Sanitation Plan Aceh, Elly Malayanti mengatakan, seluruh HU di bangun berdasarkan masukan dan pertimbangan dari masyarakat. Pertimbangan yang paling utama adalah apakah HU yang dibangun itu mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di lokasi itu. “Pada awalnya, yang kita perhatikan adalah pengungsi, karena mereka paling membutuhkan. Setelah persoalan pengungsi teratasi, baru masyarakat sekitar,” kata Elly.
Dari pipa reservoir distribusi yang ada di bawah sumber air in take, air dari sumber air bukit Ladong pertama kali akan tertampung di HU 1 yang terletak di depan Masjid Desa Ladong. Hingga November ini, HU di samping jalan raya Ladong itu dalam kondisi baik. Meski ada retak-retak di lantai beton cor, khususnya di sambungan pipa di bawah tangga depan, tapi kondisi plat fiber glass tandon air tampak terawat. Empat kran air yang menempel di pipa keluaran air pun masih utuh. Hanya da karet ban yang terlilit di kran “in” untuk mencegah kebocoran. Bersanding dengan kotak amal masjid di samping kiri HU.
Masih di Desa Ladong, sekitar 2 Km dari HU 1, terletak HU 2. Lokasi itu terletak di halaman meunasah (mushola/masjid kecil) di samping perkebunan kelapa liar. Sebuah larangan untuk mencuci kereta (sepeda motor) dan mobil tertulis menggunakan cat semprot di bagian depan HU 2 itu. Berbeda dengan HU 1, kondisi di HU2 lebih terawat. Tidak banyak beton pecah atau terkelupas. Karena posisinya yang terbuka, di HU inilah biasanya truk tanki ait mengambili air untuk disebarkan, atau bahkan di jual (lihat foto-red).
Jarak dari HU 2 ke HU 3 tergolong jauh, hinga mencapai 3 Km. Tepatnya di Desa Ruyung. Tepatnya tidak jauh dari barak pengungsi korban tsunami yang ada beberapa meter dari lokasi HU 3. Ada sabuah kran yang rusak di HU ini. Sebagai gantinya, penduduk coba menutup saluran pipa itu dengan menggunakan kantong plastik. Meski begitu, air tetap mengucur deras.
Beberapa ratus meter dari HU 3 terletak HU 4. Tepatnya, di samping sungai di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Desa Ruyung. Secara geografis, kali selebar 6 meter itu memang lebih tinggi dari posisi HU 4. Tapi hal itu tidak mengganggu proses pembuangan air korot. Sebagian air kotor yang tidak terpakai, secara alami bisa mengarah ke kali, dan berakhir di laut. Di HU inilah, biasanya para becak motor mengambil air. Bila hal itu terjadi, maka dipastikan akan ada antrian panjang deretan jirigen di samping HU.
Di seberang pesantren Desa Raya Kameng-lah, HU 5 berada. Letaknya agak menjorok di dalam perumahan penduduk setempat. Karena berada di perumahan penduduk, HU 5 cenderung berada dalam kondisi baik. Tidak tampak aksi pengambilan air menggunakan becak motor atau mobil tanki di HU 5 ini. Beberapa penduduk mengaku, pernah ada keinginan dari becak motor untuk mengambil air di lokasi ini. Namun karena posisinya menjorok, para penjual air itu enggan untuk mengambil air di lokasi itu.
Beberapa puluh meter kemudian, masih di desa yang sama, tempat HU 6 berada. Konon, keberadaan HU 6 yang berada di tanah Halimah, sedang menuai berperkara. Perempuan berusia 87 tahun ini merasa keberatan untuk terus ditempati. Sikap keras itu bukan tanpa sebab. Janji-janji yang terucap ketika HU 6 akan dibangun, tidak terlaksana.
“Air ini untuk rakyat kampung. Kami janji tidak akan diperjualbelikan!” janji itu melekat dalam ingatan Halimah, 87 tahun, warga Paya Kameng, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Usianya boleh saja senja, tapi tak hanya itu janji yang diingat dari pengurus desa kala itu. Halimah juga mengenang, pengurus desa berjanji akan mengalirkan air ke kamar mandinya. Janji yang yang dianggap berkah luar biasa.
“Saya ini sudah tua, kalau ada air di kamar mandi saya tidak perlu naik turun rumah dan angkat air untuk ambil air sembahyang,” jelasnya. Terakhir, janda tujuh anak itu meminta pada pengurus desa membuat pagar agar kambing dan lembu tak turut menikmati dan merusak sumber air impian warga itu. “Kalau dipagari kambing tidak bisa datang ke situ (hidran),” kata Halimah.
Usai tiga janji di siang hari itu, ia mengizinkan di atas tanahnya dibangun HU yang berdiri di atas tanam berdiameter 4,5. Hanya berselang sepekan, masyarakat sudah dapat menikmati air bersih yang dialiri dari mata air Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar.
Lamat-lamat, janji tinggal janji. Air tak mengalir ke kamar mandi, Halimah mengaku bisa bersabar. Baginya, yang terpenting air sudah diperkarangan rumah dan lagi pula para pengungsi yang tinggal di barak bisa menikmati . “Yang paling penting pengungsi seberang jalan sana ,” kata Halimah sambil menunjuk ke arah barak hanya beberapa meter dari rumahnya itu.
Nasib pengungsi adalah pertimbangan terbesar mengapa Halimah mengizinkan hidran didirikan di tanahnya. Bagi Halimah itu bagian dari baktinya pada korban tsunami. Apalagi ia sendiri sempat digulung gelombang raya tiga tahun lalu. Karena tsunamilah, salah seorang anaknya meninggalkan seluruh keluarga.
Halimah begitu bangga saat orang-orang dari desa-desa tetangga menyambangi HU itu dari pagi sampai pagi lagi. Namun, ”keanehan” terasa ketika becak-becak mesin penuh dengan jirigen turut mampir dan mengambil air. Tak wajar pikirnya, bagaimana bisa becak-becak berulang mengambil air. Sampai akhirnya, tersiar kabar air telah dijual ke desa-desa tetanga.
Halimah dongkol, ketika ia tahu ada kotak ”tabungan” ditaruh dekat HU. Artinya, pengurus desa mengizinkan penjualan air. Penjual air hanya menaruh Rp 500-an dalam tabungan itu. Halimah pun merasa dirinya merasa dibohongi. Tak ayal ketika Halimah menjumpai seorang pengurus kelompok pengelola air, amarahnya meluap.”Saat bilang, Saya marah air dijual-jual. Kalau dijual, lebih baik pindahkan saja drum (HU) itu,” katanya ketika itu.
Ia masih tak puas. Beberapa orang penjual air dimintanya untuk tidak lagi mangambil dan menjual air dari perkarangan rumahnya. Hasilnya, hanya cercaan dari penjual air. Nenek bercucu 38 orang itu dianggap terlalu berkuasa.
Hingga kini, HU itu memang tidak pernah dipindahkan. Hanya ditutup sementara. Ia sendiri tidak tahu siapa yang menutup. Tak jelas yang dimaksud ditutup. Tapi yang jelas hidran tak hanya berisi angin. Lantas pengungsi murka, keran-keran air dihancurkan. Tak ayal, air dari pipa tumpah ruah ke dalam parit. “Itu kejadiannya lama. Tidak ada yang memperbaiki, kasihan airnya,” ujar Halimah.
Namun saat ini hidran telah kembali berkerja. Hanya saja, keran-keran air yang telah rusak belum juga diperbaiki. Hidran diperkarangan rumah Halimah pun tidak lagi didatangi pedagang air asal Krueng Raya.
Setelah HU 6 yang ramai dengan kisah Malimah ada HU 7 yang terpasang di Desa Berandeh. HU ini berada di tengah-tengah perkampungan. Tidak ada cerita “khusus” terjad di HU ini. Setelah HU 7 ada HU 8, yang lokasinya berdekatan dengan HU 9, HU 10 dan HU 11. Menuju ke HU 8, HU 9, HU 10 dan HU 11, perjalanan pipa Ladong-Lamreh menempuh jarak agak panjang dan berliku. Menyebrang sungai Krueng Raya seluas 45 M. Pipa paralon dipasang di sejajar dengan jembatan baja yang melintas di atas sungai. Saluran pipa itu terhubung dengan pipa perempatan yang menghubungkan tiga HU (HU 8, HU 9 dan HU 10) di seberang kiri jalan dan satu HU (HU 11) di bagian kanan jalan.
HU 8 terletak di Desa Meunasah Kulam. Terhimpit perumahan penduduk, di sebelah utara Masjid Pakistan. Sementara HU 9 ada di Munasah Keude. Dan HU 10 serta HU 11 (yang ada di sisi kanan jalan) masuk wilayah Meunasah Mon. Empat HU itu saat ini berada di tengah-tengah pembangunan perumahan penduduk yang dibangun American dan Canadian Red Cross. Plan Aceh menerima laporan, pembangunan perumahan itu menghimpit pipa yang mengubungkan pipa Ladong-Lamreh dengan pipa hidran. Hasilnya, air tidak mengaliri tiga HU di sisi kiri jalan.
Karena itulah, di dinding barat HU 8 tertulis tulisan seadanya berbunyi,”Hana ie,” atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada air. Sementara di HU 10, yang terletak di seberang jalan Keluarga Samsuar, pun hanya baru-baru ini mengucurkan air. “Setelah berbulan-bulan mati, baru seminggu lalu ada airnya lagi,” kata Samsuar. Kalau toh ada airnya, hanya cukup untuk satu jirigen saja. Karena itu Samsuar memilih untuk membawa keluarganya ke kali bila akan mandi.
Kondisi paling parah agakya dialami oleh HU 12. Hidran yang terletak di ujung saluran pipa Ladong-Lamreh itu mirip bangunan yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Dinding HU-nya memang masih kokoh, warnanya birunya pun terlihat kuat, hanya saja, HU di piggir perkarangan dan kebun kelapa itu kering, tidak pernah tersentuh air. Di alas betonnya terserakan kotoran kambing.
Agaknya, HU itu memang lebih sering dikunjungi oleh kambing untuk berteduh dari terik matahari, ketimbang ibu-ibu atau anak-anak yang memanfaatkan segarnya air sumber Ladong yang (secara teori) ada di dalamnya. “Sudah, tidak usah bicara soal air HU di sini, karena sejauh yang sama ingat, HU itu hanya ada airnya selama beberapa bulan awal, setelah itu mati,” kata Nurwani, penjual gorengan yang ada di samping HU.
Perempuan tujuh anak ini mengaku, saat pertama HU 12 itu dibangun, pekerjanya mengatakan bahwa HU ini akan mengeluarkan air yang dialirkan dari Desa Ladong. Tapi, itu hanya berjalan beberapa bulan saja. “Saya tidak ingat persisnya, yang pasti pernah mengalir airnya, Cuma setelah itu mati, hidup dan mati lagi, saya dengar- tidak cuma di sini yang nggak ada airnya, HU di seluruh Krueng Raya pun sama,” katanya.
Penduduk setempat, kata Nurwani, yang sempat menunggu-nunggu air di HU ada kembali pun akhirnya malas menunggu. Mereka lebih memilih membeli air dari pedagang air yang memakai becak motor. “Kebutuhan keluarga saya, anak dan cucu tidak bisa menunggu HU berair kembalikan,” katanya. Meski tidak menunggu HU kembali ada airnya, Nurwani mengatakan, bantuan sumur bor sepertinya bisa mengobati kekecewaan. “Di Bukit Soeharto (5 Km dari tempat Nurwani) itu ada bantuan sumur bor, dan airnya pun bersih,” katanya.***
Bersandar Pada Alue Pochik
Iman D. Nugroho dan Maimun Saleh
Lembaga ini dikenal dengan sebutan Alue Pochik. Dia lahir dari semangat untuk mencari solusi problem pengelolaan saluran air Ladong-Lamreh. Bertumpuk harapan bersandar di pundaknya. Meski berusaha keras, masih saja pekerjaan rumah tersisa.
Oka Ishak, menggela napas panjang. Laki-laki asal Medan, Sumatera Utara itu seperti membuang beban berat yang selama ini menyesakkan dadanya. “Kita berterimakasih dengan adanya saluran air Ladong-Lamreh ini, tapi bagaimana pun kesadaran masyarakat adalah kunci dari semua persoalan yang membuat saluran ini terus mengucurkan air,” kata Oka Ishak dalam sebuah wawancara.
Oka Ishak adalah Sekretaris Alue Pochik. Sebuah kelompok pemanfaat air di Kecamatan Masjid Raya bentukan Plan Aceh. Kehadiran Alue Pochik di kecamatan pesisir pantai timur Kebupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam ini memang bukan basa-basi. Kelompok yang dalam bahasa Aceh berarti saluran air ini terbentuk karena saluran pipa Ladong-Lamreh sering terganggu.
Tidak hanya itu, Plan Aceh menganggap masyarakat delapan desa, mulai Desa Ladong, Desa Ruyung, Desa Berandeh, Desa Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Meunasah Keude dan Desa Lamreh tidak punya “rasa memiliki” atau sense of belonging pada proyek pipa Ladong-Lamreh dan pernak-perniknya. Masih adanya pelubangan ilegal pipa saluran Ladong-Lamreh, rusaknya kran air di hidran umum sampai penggunaan air bersih yang boros dan bukan untuk minum adalah bukti semua gejala tidak adanya sense of belonging.
Karenanya, perlu ada upaya taktis untuk memunculkan sense of belonging. Dengan difasilitasi oleh Plan Aceh, dibuatlah sebuah pertemuan berkala antara masyarakat dan pejabat kecamatan untuk berbicara menyangkut upaya penyerahan pipanisasi Ladong-Lamreh. Seluruh pemimpin desa, mulai Kepala Dusun, Kepala Lorong, Imam Geucik, Geucik, Kepala Mukim dan seluruh pejabat kecamatan diundang untuk itu. Singkat kata, masyarakat sepakat dengan ide pembentukan kelompok pemanfatan air yang disebut Alue Pochik.
Untuk menjaga sistem kerja Alue Pochik, dipilih pengurus yang merupakan tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat Desa Ladong hingga Desa Lamreh. Sa’ban Siregar warga Krueng Raya dipilih sebagai Ketua, Oka Ishak warga Desa Ladong dipilih sebagai sekretaris dan Erni warga Krueng Raya terpilih sebagai Bendahara. Di atas pengurus, ada dewan pembina yang berisi semua pejabat teras di tingkat desa dan kecamatan. Diharapkan Alue Pochik mampu menjadi solusi tidak lancarnya saluran air Ladong-Lamreh. “Alue Pochik memang dibentuk agar ada jaminan air tetap mengalir, persoalan sementara teratasi,” kata Djuneidi Saripurnawan, Research and Development Coordinator Plan International Aceh.
Meski begitu, Plan Aceh menyadari, peran Alue Pochik belum sepenuhnya maksimal. Buktinya, sejak kelompok itu dibentuk pada awal tahun 2007, sampai sekarang tetap air di pipa Ladong-Lamreh tidak bisa mengalir utuh. Bahkan dibalik itu, Plan Aceh menyimpan kekhawatiran, Alue Pochik akan tergoda untuk mengkomersialisasikan air yang seharusnya bisa dinikmati secara gratis.
“Isu komersialisasi air kan sedang marak dibicarakan, bisa-bisa Plan Aceh akan tersandung persoalan ini karena kita yang memfaslitasi terbentuknya Alue Pochik,” kata Djuneidi. Kekhawatiran Plan Aceh memang bukan pendapat pribadi. Hingga saat ini, masih ada penduduk di delapan desa itu yang berpikir Alue Pochik tidak bekerja efektif.
Senada dengan Plan Aceh, Sekretaris Alue Pochik Oka Ishak pun memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda. Menurut Oka, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang saling menyalahkan karena alir tidak lancar mengalir. Masyarakat Desa Ladong menyalahkan Krueng Raya (Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Meunasah Keude dan Lamreh) karena dinilai mengurangi jatah mereka, sementara masyarakat Krueng Raya menyalahkan Ladong, karena dinilai menutup saluran.
“Meski begitu, Alue Pochik memilih untuk mendengarkan semua aspirasi itu sembari terus memberikan penjelasan,” kata Oka. Selain itu, Alue Pochik juga melakukan kerja-kerja nyata, seperti penutupan pada pelubangan ilegal. Meski diakui oleh Oka, hal itu belum sepenuhnya membawa hasil. “Kita akan melihat dulu, apakah ada kebocoran lagi. Sampai saat ini, air masih berhenti di perbatasan Krueng Raya,” jelasnya.
Hasil kerja lain Alue Pochik yang bisa dinikmati masyarakat adalah pembuatan sistem “iuran” untuk masyarakat yang memanfaatkan air. Iuran ini digunakan untuk mengisi khas desa perbaikan sumber air bukit Ladong dan membayar Ismail, penjaga mata air. Setiap keluarga diwajibkan membayar Rp.3000,-. Memang, belum semua warga desa Ladong sampai Desa Lamreh bersedia membayar. Dengan alasan ketidaklancaran air.
Alue Pochik juga memiliki agenda jangka panjang yang pelan-pelan sudah mulai dikerjakan. Yakni meteranisasi untuk seluruh keluarga yang tinggal di delapan desa yang dilewati pipa Ladong-Lamreh. Sebagian rumah sudah mendapatkan meteran, namun mayoritas masih belum tersentuh program itu. “Kami sudah memohon ke American Red Cross untuk memberikan akses ke rumah-rumah. Itu baru usulan dan belum realisasi,” kata Oka.
Program lain adalah membuka salah satu hidran umum (HU) sebagai satu-satunya tempat legal untuk mendapatkan air bagi penjual air yang menggunakan becak motor. HU yang akan dibuka untuk umum itu terletak di depan Masjid Ladong. Setiap becak motor yang mengambil air diwajibkan untuk membayar infak ke masjid. Uang infak ini akan digunakan untuk pembiayaan Masjid Ladong yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Karena benyak dan rumitnya pekerjaan, Alue Pochik meminta masyarakat untuk bersabar dan memberi waktu mereka untuk bekerja. “Banyak sekali kerjaan kita, yang terbaru saja adalah persoalan tidak lancarnya air karena banyak angin yang ikut terbawa oleh air, angin itu membuat air kadang keluar, kadang tidak,” kata Oka. Sepertinya pekerjaan rumah Alue Pochik tetap akan bertumpuk-tumpuk.***
Persoalan Terpercik Ke Wajah Bocah
Iman D. Nugroho
Biarpun senyum selalu bersarang di wajah anak-anak Desa Ladong dan Desa Lamreh, namun mereka tetap mengetahui, ada persoalan air di dua desa itu. Persoalan yang justru dibuat oleh orang dewasa.
Air di dalam kaleng bekas cat tembok tembok itu langsung beriak, saat Muhammad Rizal memasukkan tangannya. Air kecoklatan itu pun tumpah sebagian ketika siswa kelas enam Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar ini mencoba menangkap ikan Sepat yang baru dipancingnya. “Ini dia ikannya, aku tangkap dari sungai itu,” kata Rizal sambil menunjuk ke sungai yang melintas di samping sekolahnya.
Kehidupan Rizal dan teman-temannya di Desa Ladong, tidak bisa dilepaskan dari air. Hampir setiap hari, bocah berusia 12 tahun ini selalu menjadikan air sebagai lokasi permainannya. Bila waktu pulang sekolah tiba, Rizal dan Sa’ban adiknya hampir pasti mampir ke sungai kecil yang banyak tersebar di bukit-bukit ladong. Mengalir langsung ke laut. Khususnya berada di dekat SDN Ladong. Kadang, mereka juga ke pantai Ladong yang terletak di bagian selatan desa.
Seperti anak Desa Ladong kebanyakan, Rizal memahami bahwa desa tempatnya tinggal dikenal sebagai desa tempat sumber air berada. “Ada sumber air di bukit sana,” kata Rizal sambil menujuk ke arah bukit di belakang sekolahnya. Di bukit itulah, sumber air bukit Ladong atau Mata Ie Alue Pochik berada. Rizal menceritakan, dirinya dan teman-teman sebayanya pernah mengunjungi tempat itu. “Ada kotak besar warnanya biru,” katanya menceritakan bangunan intake dan reservoir yang ada di bukit itu.
Rizal pun memahami, sebagian dari air yang keluar dari mata air bukit Ladong itu juga yang mengalir ke sungai-sungi kecil, termasuk sungai kecil tempat ia biasa bermain. Karena itulah, hampir semua sungai yang mengalir di Desa Ladong tergolong dangkal. Paling dalam hanya 30 Cm. Karena itu jugalah, anak-anak Desa Ladong senang menjadikan sungai sebagai arena bermain mereka.
Meski paham bahwa sungai kecil itu tidak dalam, namun Rizal dan teman-temannya jarang sekali mandi di sungai. Paling hanya memancing menggunakan gagang kayu yang banyak berserakan di sekitar sungai. Umpannya, cacing tanah yang sebelumnya dicari di tanah liat yang juga tidak jauh dari sungai. “Ikan-ikan ini tidak untuk di makan, tapi untuk dipelihara di rumah,” katanya.
Bocah yang tinggal bersama keluarganya di belakang Masjid Desa Ladong ini mengatakan, dirinya ikut menikmati adanya proyek air bersih yang dibangun oleh Plan Aceh. Sejak air mengalir ke hidran umum, dirinya tidak perlu susah-susah lagi mengambil air bila ingin mandi, wudhu atau mencuci sandal yang kotor oleh lumpur usai bermain. “Nggak perlu susah-susah lagi,” kata Rizal berseri.
Penggemar sepakbola ini mengaku, kenikmatan air yang mengalir di HU yang sempat mereka nikmati setahun lalu, beberapa bulan belakangan ini mulai menghilang. Kalau toh ada air di bak besar berwarna biru yang berjajar di sepanjang jalan raya Ladong-Lamreh itu pun jumlahnya sangat sedikit.
“Kata orang-orang, sedikitnya air karena di banyak orang yang melobangi pipa yang dibangun oleh Plan,” kata Rizal hampir tidak terdengar. Rizal memperkirakan, gara-gara sedikitnya jumlah air itulah yang membuat anak-anak di kawasan sulit air seperti kawasan Krueng Raya (Desa Meunasah Mon, Meunasah Kulam, Meunasah Guede dan Desa Lamreh), tidak bisa menikmati air bersih.
Perkiraan Rizal tidak meleset. Abdullah, anak Desa Maunasah Mon merasakan betapa sulitnya tidak punya air. Remaja yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Krueng Raya ini mengatakan, HU di desanya baru terisi air pada tiga hari terakhir. Selama berbulan-bulan, sama sekali tidak ada air yang bisa dinikmati dari tandon HU itu. “Berbulan-bulan mati, baru tiga hari lalu ada airnya, itupun tak banyak,” kata Abdullah dalam bahasa daerah Aceh.
Sebagai solusi atas hal itu, Abdullah dan keluarganya, termasuk dua adiknya yang masih berusia balita selalu memisahkan kebutuhan air minum dan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci peralatan rumah tangga. Bila waktu mandi tiba, Abdullah dan keluarganya bergantian menuju ke kali 500 meter dari rumahnya. “Kalau untuk air minum, kita membeli dari abang becak, Rp.2000/jirigen kalau mandi bisa di sungai,” katanya.
Lain lagi dengan anak dan cucu ibu Nurwani, warga Desa Lamreh yang lain. Menurut pengakuan wanita yang berjualan gorengan di sekitar HU desa Lamreh ini, anak dan cucu acapkali menolak saat dirinya menyuguhkan air minum dari air yang berasa asin. “Mereka tidak mau kalau saya menyuguhkan air yang berasa asin, karena itu saya merasa perlu memberi air bersih di jirigen,” katanya.
Agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, Nurwani memilih untuk mengkombinasi air bersih dan air asin. Khusus air minum, agar tidak banyak protes ia menggunakan air bersih. Untuk masak sayur, ia menggunakan air asin. “Kalau sudah ada bumbu-bumbunya, rasanya sudah berbeda, hehe,..” katanya.
Banyaknya persoalan menyangkut saluran air Ladong-Lamreh pun disadari oleh para guru di Ladong-Lamreh. Namun tidak banyak hal yang bisa dilakukan para guru untuk mengatasi hal itu. “Karena semua itu urusan orang-orang tua, yang bisa kita lakukan adalah membangun kesadaran kepada generasi muda, seperti siswa-siswa yang ada di SDN Ladong ini,” kata Muhammad Yunus, Guru Agama di SDN Ladong.
Meskipun tidak menjadikan upaya penyadaran tentang air sebagai mata pelajaran utama, namun Yunus menceritakan, hampir setiap hari, pangajar yang kebetulan mengajarkan tentang agama, science dan Pendidikan Pancasila dan Keluarganegaraan (PPKN) akan mengaitkan dengan persoalan air. “Misalnya, kita sedang mengajar agama, maka akan kita sentil perihal air yang merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga,” kata pengajar agama di sekolah yang dulu pindahan dari kawasan Ujong Kareung, sekitar 1 Km sebelah barat Desa Ladong itu.
Jelas, bentuk pengajaran semacam itu belum cukup. Apalagi, pengajar di SDN Ladong pun tampak tidak memberi contoh yang baik tentang penghematan air. Sebuah kran air yang ada di samping kelas SDN Ladong, rusak dan selalu airnya mengalir terus. Menggenangi lapangan rumput dan sebagian lantai teras di depan kelas.
Tapi, hal itu bukan berarti pengajaran tentang air tidak dilanjutkan. Guru-guru di SDN Ladong memastikan, 133 murid dari kelas 1 hingga kelas 6 yang sekolah di sekolah ini sudah memahami betul apa yang menjadi karakteristik desanya. “Desa yang merupakan pintu air,” kata Nurlia, Wali Kelas II SDN Ladong.
Nurlia cenderung memaklumi bila ditemukan prilaku bocah Ladong yang tidak care dengan air. Lantasan, sejak kecil, anak-anak Ladong hidup di daerah yang memiliki air berlimpah. Bahkan, tidak jarang anak-anak di daerah ini masih sering minum air mentah yang mengalir langsung dari sumbernya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan. Terutama kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan desa.
“Makanya, perlu ada bantuan dari pihak-pihak seperti NGO yang khusus menangani masalah air untuk terus menerus memberikan pelatihan. Apalagi, anak-anak Ladong sudah memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan air dan minum air mentah,” katanya.***
Sang Penjaga dan Penjaja Air
Maimun Saleh dan Iman D. Nugroho
Penjaga dan penjual air menjadi pihak yang sering dituding sebagai hulu dan hilir persoalan air di Ladong-Lamreh. Padahal, keduanya mengaku hanya menjalankan peran masing-masing. Berikut kisah keduanya.
Di beberapa sisi, cahaya menyelinap dari sela-sela atap seng yang tidak rapat. Menyinari dinding dan lantai rumah itu dari papan bekas itu. Tak ada pula sekat penanda kamar. Di salah satu sudut rumah yang lazim disebut gubuk di kota besar ini terdapat televisi 21 inch, VCD player dan kulkas merek ternama.
Di perkarangan rumah, terparkir sebuah becak barang. Gabus jok yang menganga, rangka karatan, stang yang miring dan lemburan oil di badan mesin, cukup menandakan motor itu dipaksa jalan. Kendati nyaris dapat disebut bangkai becak, namun kenderaan itu adalah topangan Baktiar untuk menghidupi tujuh anaknya.
”Baru saja saya pulang dari bengkel untuk memperbaikinya. Nanti setengah tiga, saya baru akan bekerja,” kata Baktiar Harun, 48 tahun, warga Meunasah Keude, Krueng Raya, Aceh Besar, pemilik becak itu. Pekerjaan yang dimaksud Bahtiar adalah keliling kampung menjual air minum untuk warga Desa Lamreh. Dengan tungangan becak motor miliknya tentu.
Tak ada yang berubah dari pekerjaan Baktiar, sebelum maupun hingga tiga tahun tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam. Ia masih menjadi tukang becak barang. Hanya saja, bila dulu laki-laki berparas tegas ini harus mengayuh sepeda, dan kini mengendarai sepeda motor. Dulu apapun diangkut, sekarang hanya air. Wilayah operasinya-pun hanya ke kampung tetangga; Lamreh, Aceh Besar.
Kampung itu, bisa disebut pasar air yang menjanjikan limpahan rupiah. Bagaimana tidak, sejak tsunami menyapu pesisir Aceh, air sumur warga masih asin dan berbau amis. Jangankan untuk minum, untuk mencuci saja warga enggan untuk menggunakannya. Tapi karena tidak ada pilihan, air itu tetap berguna. ”Kita cuci baju saja, sabun tak lengket,” kata Rusmanidar, 60 tahun, warga Lamreh.
Di Dusun Inong Balee, Desa Lamreh yang berada di atas bukit, warga bahkan tak memiliki sumber air. Untungnya, para pengungsi itu mendapat bantuan sumur bor dari salah satu organisasi palang merah Internasional. Meskipun kondisi airnya tidak berbeda. ”Airnya asin, berkarang dan bau amis,” kata Nazir, salah seorang warga. ”Kami bayar Rp 40.000/bulan untuk bayar listrik.” Lagi-lagi, air itu tidak untuk konsumsi sebagai air minum. Hanya untuk mencuci pakaian dan cuci motor.
Menurut Syahrizal, Sekretaris Desa Lamreh, saat ini terdata sedikitnya 1.650 jiwa atau 450 keluarga warganya yang selamat dari tsunami. Dan sampai kini, kata Syahrizal, pihaknya seringkali kelimpungan menghadapi desakan warga ihwal pengadaan air. ”Persoalan air memang menjadi persoalan yang utama bagi warga Desa Lamreh, semoga saja segera ada solusinya,” kata Syahrizal.
Kondisi seperti itulah yang membuat Desa di lereng bukit yang berbatasan dengan pantai itu menjadi sasaran penjual air. Seperti Baktiar. Walau tak menghitung jumlah warga Desa Lamreh, Baktiar jelas tahu tingginya kebutuhan air di kawasan itu. Tak heran bila dua tahun silam, laki-laki berkulit legam itu memilih membeli sepeda motor bekas seharga Rp 1, 5 juta. Sepeda motor itu dikombinasikan dengan rangka becak yang dibelinya seharga Rp 750 ribu. Setelah dirasa cukup kuat, becam motor itu digunakan untuk mengangkut air.
Azdan Subuh pukul 5 pagi, seakan signal bagi Baktiar untuk memulai kesibukannya sebagai penjual air. Usai melaksanakan shalat dua rakaat itu, guru mengaji di lokasi pengungsian ini memacu becak miliknya menuju hidran umum (HU) Desa Ladong. Dinginnya pagi pun dihiraukannya. Tepatnya di HU yang terletak di samping Masjid Desa Ladong. Biasanya, di tempat itu mulai tampak penjual air yang berbaur dengan penduduk setempat yang juga ingin mengambil air.
Bila gilirannya tiba, dengan cekatan, diisinya jirigen-jirigen miliknya dengan air bersih dari HU. Sebelum matahari terbit, Bahtiar sudah mengisi penuh 18 jirigen berkapasitas 30-an liter. Bergantian dengan 10-an pedagang air keliling lain yang juga melakukan hal yang sama. Usai proses mengisi, dipacunya becak motor itu menuju ke Desa Lamreh. Pelanggan sudah menunggu. Wuss,..Maklum, ada tujuh warung nasi dan warung kopi yang sudah menantinya. Tak hanya itu, sedikitnya 25 keluarga menunggu kucuran air darinya. Semua berstatus langganan.
Di mata Baktiar, apa yang dilakukan bukan proses jual-beli air. Dirinya hanya menganti ongkos bensin dan uang lelah. Ia pun memasang tarif lumayan murah untuk langanannya. Hanya Rp 5.000/tiga jirigen. Untuk pembeli eceran, ia mematok harga rata-rata Rp 1.500 sampai Rp 2.000.
Air di hidran umum pun didapat dengan Cuma-Cuma. Hanya saja, pengurus masjid menaruh tabungan amal di sekitar hidran. Harapannya, orang yang mengambil air menaruh sumbangan. ”Itu kan amal, apalagi itu digunakan untuk kebutuhan masjid.” kata Baktiar. ”Tak ada yang meminta uang di situ.” Namun ia tidak menampik, kalau setiap pedagang air memasukkan uang Rp 3.000/perbecak.
Uniknya, meski hanya berurusan dengan air, Baktiar memberi service luar biasa kepada pelanggannya. Rusmanidar, salah seorang pelanggan yang kagum padanya. ”Baktiar tidak pernah absen, kecuali bila becaknya masuk bengkel saja,” kata Rusmanidar. Namun, usai absen sehari, Baktiar selalu mengantar air pada hari keduanya. Gara-gara absennya Baktiar, pernah suatu ketika, Rusmanidar berhenti berjualan kopi lantaran tidak ada air bersih untuk bahan baku pembuatannya.”Gara-gara sepeda motor tua itu!” Rusmanidar terkekeh.
Soal becak motor miliknya, Baktiar punya kisah tersendiri. Laki-laki itu mengaku acap kali harus ganti suku cadang sepeda motor lantaran terlalu memaksakan kemampuan motornya. ”Jarak tempuh becak ini hingga puluhan kilometer, dan baru berhenti dipacu mulai pagi sekitar 12.00 Wib, waktu rehat, setelah itu kembali beredak hingga pukul 17.00 Wib,” katanya.
Meski peluh tak pernah berhenti mengalir dalam menjalani profesi ini, hingga sekarang, Baktiar tidak pernah berpikir untuk pindah profesi. Baginya, menjajakan air tidak hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga ibadah, menolong warga mensuplai air. Bahkan bila air telah mengalir di Lamreh.”Tolong cari kan saya bantuan sepeda motor!” katanya.
Meski sama-sama berpeluh, namun Ismail sang penjaga air sumber bukit Ladong, memiliki semangat yang berbeda dengan Baktiar. Laki-laki penuh senyum itu sangat ingin air yang mengalir dari Bukit Ladong sampai Desa Lamreh tidak berhenti di manapun. “Kalau air sampai berhenti, saya yang disalahkan,” kata Ismail.
Meski terkesan “sederhana”, yang membuka dan menutup kran sumber air, namun pekeran Ismail memiliki tantangan tersendiri. Untuk pergi ke sumber air Bukit Ladong, misalnya, tangan kiri Ismail harus menjinjing kawat berduri melintang yang memisahkan areal tempat tinggalnya dengan kebun kepala di bukit Ladong Aceh Besar. Pelan-pelan, kepalanya menunduk, dan menyorongkan seluruh tubuhnya hingga melewati kawat tajam berwarna coklat tua penuh karat itu. “Beginilah kalau ingin ke sumber mata air bukit Ladong atau sumber air Alue Pochik, harus berpayah-payah,” kata Ismail sambil terkekeh.
Usai “terbebas” dari kawat berduri, laki-laki berusia 40 tahun itu melanjutkan perjalanannya melewati kebun kelapa di lereng bukit itu. Goyangan daun kelapa yang tertiup angin Jumat pagi itu seakan mengiringi kaki Ismail yang bergantian menapaki tanah yang basah tersiram hujan malam tadi. Sesekali, bapak dua anak ini melompat kecil. Menghindari batang kelapa yang terlentang. “Sebagian pohon ini harus dipotong, disini akan dibangun perubahan baru untuk korban tsunami oleh NGO Saleum Aceh,” katanya sambil menunjuk dua kendaraan bego yang terparkir di salah satu bagian bukit itu.
Usai sudah pekebunan kelapa, kali ini dataran rumput menjelang. Seberapa tanaman perdu tumbuh di atas hijaunya rerumputan. Di lokasi ini, birunya langit yang berbatasan dengan pantai jelas terlihat di sela-sela ujung pohon kelapa. “Sumber air Ladong atau sumber air Alupoci terletak di sana,” kata Ismail sambil menunjuk ke sebuah bangunan biru yang hampir tertutupi rerimbunan pepohonan. Bagai mendapatkan energi baru, Ismail sedikit mempercepat langkahnya.
Kedatangan laki-laki bertubuh gempal itu mengusik ratusan nyamuk dan membuat binatang penghisap darah itu berterbangan memenuhi udara. Ismail mengibas-ibaskan tangan mengusir nyamuk di depan mukanya. "Sepertinya, karat telah merusak gembok berwarna kuning itu. Saya harus meloncat pagar,” katanya sembari memanjat pagar setinggi 1 meter itu. Dalam sekali dorong, tubuh Ismail pun sudah berada di balik pagar..
Pintu menuju ke sumber air terletak di bagian barat bangunan beton setinggi dua meter dan berwarna biru itu. Begitu pintu besi itu dibuka, terlihat sebuah bak besar berukuran 11 meter yang dibagi dalam dua ruang besar. Tepat dibawah pintu besi, terdapat sua pipa yang mengalirkan air sumber menuju ke reservoir (menampungan sementara). Dari tempat itulah, air akan diteruskan ke Desa Ladong dan Desa Lamreh. “Sudah tiga kali bangunan ini direhabilitasi, pertama oleh rakyat, kedua oleh PDAM dan ketiga oleh Plan Aceh,” kenangnya.
Bagi Ismail, lokasi sumber air dan intake (rumah air) seluas sekitar 24 meter peregi itu adalah wilayah kerjanya. Bangunan berwarna biru yang memiliki pintu besi di bagian baratnya itu adalah ruang kerjanya. Di bangunan inilah, air jernih berdebit 800 liter/menitnya tertampung, untuk kemudian disalurkan di pipa sepanjang 8 Km, dari Desa Ladong ke Desa Lamreh. Sudah menjadi kewajiban laki-laki itu untuk pergi ke lokasi itu untuk membuka kran yang membuat air mengaliri pipa.
Tahun ini adalah tahun kedua bagi Ismail bekerja sebagai penjaga air sumber bukit Ladong. Dirinya dilibatkan pertama kali oleh Plan Aceh dalam program pipanisasi air dari Ladong sampai Lamreh. Saat program itu berjalan tidak banyak penduduk setempat yang terlibat. Ismail adalah salah satu yang terlibat dalam proyek itu. Karena dianggap mampu, laki-laki kelahiran Tapak Tuan Aceh Selatan itu “diangkat” menjadi penjaga air. “Ketika itu, gaji saya Rp.900 ribu,” kenang Ismail.
Ketika Plan Aceh selesai dengan program itu dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui organisasi masyarakat Alue Pochik, posisi Ismail penjaga air tetap dijabat oleh Ismail. Bedanya, kali ini Ismail tidak lagi digaji oleh Plan Aceh, melainkan oleh masyarakat yang menyisihkan Rp.3000,-/keluarga/bulan untuk biaya air bersih. “Saat ini tanggungjawab saya lebih besar, karena dulu bila air tidak lancar, maka masyarakat akan telp Plan Aceh, kini kalau air tidak lancar, masyarakat langsung protes ke saya, mungkin kalau tidak lancar terus, saya tidak akan digaji,” katanya sambil tersenyum.
Ismail menyadari, kondisi saluran air Ladong-Lamreh belakangan ini tidak terlalu lancar. Air hanya mengalir sampai ke hidran umum (HU) di Krueng Raya. Tepatnya hidran umum kawasan Meunasah Mon, Meunasah Keude dan Meunasah Kulam. Sementara HU di Desa Lamreh sama-sekali tidak kebagian air. Semua itu, kata Ismail, karena banyaknya pelobangan pipa ilegal. Meski Ismail tidak tahu pasti lokasi tepat kebocoran itu.
Meski begitu, Ismail sadar, banyak orang yang menyalahkan dirinya bila air tidak mengalir. Padahal, dirinya sama sekali tidak tahu menahu akan hal itu. Yang dia tahu hanya menjaga agar air di sumber tetap mengalir, dan kran besar dari reservoir menuju ke pipa Ladong-Lamreh tetap terbuka. “Orang sering menyalahkan saya kalau air tidak mengalir, padahal saya tidak pernah mengutak-atik sumber air ini, mungkin karena mereka tidak tahu,” katanya sembari mengunci gembok pintu besi “ruang kerjanya.” Klik!***
WC Biru, Jarang Digunakan, Dibuang Sayang
Maimun Saleh
Walau usianya sudah dua tahun lebih, sebatas penglihatan, kamar mandi yang ditutup seng dan bercat biru di Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar itu sangat nyaman untuk digunakan. Sengnya terpasang rapi. Tanpa lubang, tanpa karat. Masih ada tempat shampo kosong, sisa sabun dan botol scrup pembersih wajah dalam kamar mandi menjadi bukti, warga sekitar kamar mandi umum itu masih menggunakannya.
Lantai kamar mandi juga terawat baik. Lumut hanya nampak di pojokan lantai. Bercampur dengan serpihan pasir yang tertinggal ketika alas kaki pengguna ikut masuk ke kamar mandi itu. Meski sedikit kusam, namun masih dalam tingkat kewajaran layaknya kamar mandi umum di mana pun. WC biru-biru. Begitu warga sekitar menyebut kamar mandi umum yang dibangun oleh Plan Aceh.
Sekitar 100 M dari kamar mandi itu, deretan kamar mandi lain juga ada. Letaknya di dekat meunasah (mushola) Lambaro Neujid. Kondisi sungguh berbeda. Toilet semi permanen yang berjajar hingga tiga buah itu laksana bangunan usang yang tak pernah lagi dijamah manusia. Selain tidak ada air, atap seng-nya sudah tangal sebelah diayun angin. “Tidak ada lagi yang ke WC sana, jorok sekali kondisinya, kami lebih suka di WC biru-biru itu,” kata Dahlia, seorang ibu muda di Lambaro Neujid.
Meski pun secara fisik terlihat “layak digunakan”, namun persoalan besar menyelimuti bangunan ini. Terutama tidak adanya air bersih yang siap digunakan. Sumur gali yang dibangun Plan Aceh “satu paket” dengan kamar mandi umum itu kini tidak bisa digunakan.
Pasalnya, sumur sedalam delapan meter itu hanya berisi air hitam legam dan berbau tak sedap. Mirip kondisi air comberan di kota-kota besar. Warga setempat mensinyalir, air septic tank yang terletak sejauh 3 meter dari sumur telah merembes ke dalam sumber air. Pada ujungnya, air sumur itu pun ikut terpengaruh. Warga baru menyadari hal itu ketika air sumur itu berubah warna.
Secara geografis, posisi bak penampung tinja lebih tinggi dari sumur. Akibatnya, air serapan septic tank yang seharusnya tersaring oleh tanah, justru tumpah ruah ke dalam sumur. Perlahan-lahan air sumur pun berbau busuk dengan warna menghitam. Bila musim penghujan tiba, sumur menjadi momok pengirim bau tak sedap. Akhirnya warga memutuskan untuk menutup sumur.
“Sebenarnya kita bisa sedot tinja, ongkosnya Rp 100.000, mana sangup kami bayar. Lagi pula itu pasti tidak cukup sekali sedot. Kan yang buang air besar ramai,” jelas Adian, 55 tahun, salah seorang warga Lambaro Neujid, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Akhirnya, warga memilih untuk membiarkan proses penyerapan alami itu terjadi.
Menurut Adian, ada ketidaklaziman dalam pembuatan sumur itu. Terutama menyangkut kedalaman sumur. Biasanya, sumur warga digali sekitar sepuluh meter dalamnya, sebanding dengan ukuran meunjeng (cincin sumur). Maklum, Lambaro Neujid, berada di bawah kaki bukit. Sementara Plan Aceh hanya menggali sekitar delapan meunjeng. Belum lagi soal jarak antara septic tank dengan sumur yang terlalu dekat. “Kita ini kan di kaki bukit, jadi air dalam tanah lebih cepat turun ke bawah,” jelas Adian mencoba merasionalkan.
Adian menambahkan, kondisi pembangnan awal yang tidak pas itu semakin diperburuk dengan perhatian pengurus desa tehadap toilet dan kamar mandi minim. Menurutnya, ketika Plan Aceh datang, dan langsung membangun tanpa bertanya ke masyarakat apa saja yang dibutuhkan. Orang yang diajak bicara oleh Plan Aceh adalah koordinator pengungsian yang merupakan mantan geuchik tanpa melibatkan pengurus desa yang lain.
Akibatnya, ketika mantan geuchik pindah rumah dan diganti dengan geuchik yang baru, tidak ada koordinasi berlanjut. “Geuchik sekarang terpilih dua atau tiga hari sebelum tsunami, terus lama balik ke kampung asalnya, orang itulah yang diajak bicara oleh Plan Aceh,” kenang Adian. Jadilah kondisi seperti yang sekarang terlihat.
Sumur yang sudah ditutup kayu itu pun digunakan sebagai alas tanki air bantuan salah satu NGO. Melalui tanki itu, sebuah NGO secara berkala mengisinya dengan air bersih. Selesai persoalan air? Tidak juga. Tanki berwarna biru yang seharusnya menjadi “sumber air bersih”pun tidak berfungsi. NGO yang seharusnya mengisi air berhenti melakukan itu. Alasannya, saat ini setiap rumah di Lambaro Neujid sudah dilengkapi dengan kamar mandi plus WC pribadi.
Namun, persoalan tidak sesederhana itu. Warga agaknya warga sekitar masih kerap menggunakan WC itu. Terutama keluarga yang rumahnya dekat dengan WC umum itu. Seperti keluarga Dahlia dan keluarga Aisyah. Dahlia mengaku, sesekali dirinya masih sering menggunakan WC yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. “Kalau saya mau menggunakan air, saya tinggal membawa air dan peralatan mandi dari rumah, lalu berjalan ke WC biru-biru itu,” kata Dahlia.
Hal senada dikatakan Aisyah. Menurut perempuan berusia 50 tahun itu, dirinya masih sering menggunakan WC biru itu. “Seperti waktu masih mengungsi di barak-barak, sampai kini pun saya tetap menggunakan WC biru ini,” katanya.
Muhammad, Keuchik Lambaro Neujid, mengaku tidak tahu menahu perihal WC biru Plan Aceh. Menurutnya, Plan Aceh hanya membangun sekolah dan rumah sejumlah tiga buah. “Kalau rumah mereka (Plan Aceh) tidak bangun banyak, kalau tidak salah cuma tiga saja,” kata Muhammad. Senada, Rusli, Sekretaris Desa (Sekdes) pun mengaku tidak tahu soal keberadaan kamar mandi dan toilet umum yang dibangun Plan. “Tidak ada itu, yang ada dibangun Plan ya sekolah SD dan rumah warga.”
Bertolak belakang dengan keinginan warga, Muhammad dan Rusli menyatakan kamar mandi dan toilet umum sudah tidak dibutuhkan warga. Pasalnya, warga saat ini sudah memiliki kamar mandi dan toilet di rumah masing-masing. Hanya saja menurutnya, warga kesulitan air bersih. “Air yang ditarik dari kaki gunung, sudah tidak sampai lagi ke rumah-rumah warga, tidak tahu kenapa,” kata Muhammad.
Namun Muhammad tidak menampik bahwa pihaknya tidak berkoordinasi dengan koordinator pengungsian saat masa tanggap darurat. Lagi pula baginya, dengan berakhirnya masa tanggap darurat maka selesai pula masa pakai aset-aset darurat. Ia sama sekali tidak terfikir untuk membuat mekanisme desa merawat asset-aset tanggap darurat.
Sebelum tsunami menghancurkan desa yang kini berpenduduk sekitar 700 jiwa atau sekitar 178 keluarga itu, warga mengunakan air sumur lama untuk konsumsi dan mandi. Sementara, toilet tidak semua rumah memilikinya. “kami kadang buang hajat di bukit, kadang WC terbang (buang hajat dalam plastik lalu dibuang sembarang tempat),” jelas Dahlia sambil tersenyum.***
Sebagian Mimpi Lam Tutui Berganti Mon Ie
Maimun Saleh
Berulang kali, Syahbudin menunjuk ke arah bukit karang Gle Lam Tutui, beberapa kilometer dari tempatnya berdiri. Ia tidak sedang mengkhawatirkan kondisi rimba. Malainkan gemas pada watertank yang tegak di kaki bukit.
Setahun usai petaka tsunami, sebuah NGO yang berpusat di Jogjakarta, membangun “mimpi” sumber air Glee Lam Tutui. Rencananya, air yang ada di sumber air itu akan mengalir hingga ke tujuh desa di Peukan Bada, Aceh Besar. Air yang mengalir deras itu berhenti di fasilitas umum, semisal meunasah (surau). Setelah itu berlanjut sampai ke rumah-rumah warga.
Desa Meunasah Tuha, adalah salah satu kawasan yang diproyeksikan menikmati air Lam Tutui itu. Jelas, warga yang ada di sana menunggu dengan gembira. Bayangan mendapatkan air bersih yang selama ini langka, terbayang jelas. Sejak sebelum tsunami, desa yang kini hanya berpenduk sekitar 300-an jiwa itu memenuhi kebutuhan airnya dari sumur yang ada di tiap rumah.
Namun, tsunami membuyarkan semua. Gelombang yang menghempas keras ke kawasan itu menabur asing dan bau ke dalam sumur-sumur warga. Air sumur yang awalnya jernih, usai tsunami berubah bau dan berwarna agak gelap.
NGO lokal yang berkonsentrasi terhadap pengelolaan air itu ingin menghapus semua mimpi buruk itu. Mereka serius ingin mewujudkan obsesi air bersih gratis yang diidamkan warga. Hanya beberapa bulan setelah musyarawah bersama; pipa-pipa telah membelah jalan-jalan desa, watertank tersebar di meunasah-meunasah. Tinggal selangkah lagi, dream come true..Sampai akhirnya warga seakan terjaga dari ‘mimpi’, air telah mengalir ke desa mereka.
Sayangnya, cerita bahagia tak berlangsung langeng. “Ya…hanya dua bulan,” kata Syahbudin, Sekretaris Desa Meunasah Tuha. Pelan-pelan, air kembali mengering. Kadang mengalir, kadang tidak. Waktu beranjak lama, air pun tiada. Lantas, warga kembali menyandarkan kebutuhan air pada suply mobil. “Waktu itu ada beberapa LSM yang bawa air, termasuk Plan Aceh,” katanya.
Padahal menurut Syahbudin, perencanaan pengelolaan air sudah cukup baik. Kelak, warga berencana membentuk organisasi yang bertugas untuk mengelola air. Bahkan, ada usulan, warga akan diizinkan untuk menarik pipa dari meunasah hingga ke rumah. Syaratnya, warga harus membayar iuran pengelolaan air. Usulan itu disepakati. Tinggal menunggu realisasi.
Usulan tinggal usulan. Air bersih kembali menjadi mimpi. Gagasan cemerlang itu tidak berjalan seiring macetnya air dari Glee Lam Tutui. Bagi Syahbudin, tanpa air maka sia-sia organisasi itu bila terbentuk.”Apanya yang mau diurus? Semua rencana sudah tidak mungkin terealisasi,” tanya pria 30 tahun itu sambil. Pandangan terlempar jauh ke arah bukit.
Menurut Syahbudin, debit air Gle Lam Tutui memang tidak cukup untuk mengaliri tujuh desa. Mata air hanya bisa memenuhi kebutuhan satu desa saja. . Bila musim kemarau tiba, mata air juga mengering. “Harusnya dibuat di Lam Tutui saja, proyek buang-buang uang. Seperti tidak tahu mau bawa uang kemana lagi!” katanya.
Pengurus desa Meunasah Tuha sadar betul bahwa mobil tanki air tak akan selamanya datang ke desa mereka. Namun di sisi lain, 270-an keluarga di Meunasah Tuha jelas tak bisa membendung kebutuhan air sehari-sehari. Untuk memasak air, membuat makanan hingga untuk kebutuhan membersihkan perabotan. Semuanya membutuhkan air bersih.
Akhirnya, April lalu pengurus desa Meunasah Tuha melayangkan proposal ke Plan Aceh. Mereka memohon NGO itu memberi bantuan berupa pembangunan sumur. Tidak sedikit jumlah sumur yang diusulkan. Mencapai 120 unit dengan anggaran mencapai Rp.152 juta. Proses pembangunan fisik memakan waktu sekitar tiga bulan.
Plan Aceh mengabulkannya. Proses pembangunan sumber air baru itu pun dilakukan. Menurut salah seorang warga, kedalaman sumur sesuai dengan kedalaman standar sumur warga dulu. Rata-rata mengunakan 11 sampai 13 cincin sumur atau sekitar 13 meter. Ia gembira proses pembuatan sumur bisa melibatkan masyarakat langsung. Sehingga hasilnya, sesuai keinginan warga.
Waktu berlalu. Harapan warga yang sangat besar pada sumur-sumur itu sebagian tetap menjadi kenyataan. Meski sebagian warga yang mengharapkan air sumur itu untuk diminum memilih mengkonsumsi air isi ulang galonan, namun tetap ada yang mengkonsumsinya.
Sumur yang tersebar di pekarangan, rumah warga dan tidak jauh dari toilet darurat pasca tsunami itu. Salah satu contohnya sebuah sumur di belakang rumah mungil bercat hijau yang tampak asri di sudut desa Meunasah Tuha, Peukan Bada. Di belakang bangunan itu, tumbuh beberapa pohon muda. Di antaranya, kandang ayam reyot tampak tak terawat. Tak jauh dari kandang, sebuah toilet darurat. Kondisinya sunguh memprihatinkan. hanya di balut plastik dan sudah terkoyak. Di pintunya bertulis; “KHUSUS PEREMUAN.”
Hanya beberapa langkah dari kandang dan toilet, teronggok sebuah sumur yang berlogo Plan dan bertulis angka 26. Sumur itu sekelilingnya dicor semen. Parit yang diuruk hanya beberapa centimeter dari permukaan tanah menghimpit sumur. “Tak semua rumah sumurnya di luar,” jelas Syahbudin, warga setempat.
Sumur itu berair bening, hanya saja sedikit berbuih dan mengendapkan air sabun di atas permukaannya. Jelas, dari kondisi fisiknya, air di sumur itu tidak bisa diminum. “Kami tidak minum air itu, cuma untuk nyuci dan mandi saja,” kata Santi, 30 tahun, pemilik sumur tersebut.
Santi menceritakan, meski berair tidak jernih, tetap keluarganya menyandarkan kehidupannya di simur itu. Suami Santi, menarik air sumur dengan pompa mesin ke dalam bak kamar mandi dalamnyanya. “Airnya sedikit bau kalau dari sumur kami, mungkin karena daun-daun itu,” katanya. Untuk kebutuhan air minum, keluarga Santi memilih membeli air isi ulang ukuran galon.
Meskipun airnya berbuih, Santi menilai kualitas air dari sumur cukup baik. Tidak ada satupun anggota keluarga yang terserang penyakit kulit. Tak terkecuali, Rusida buah hatinya. Balita berusia 1,7 tahun itu pun terlihat enjoy dengan air sumur itu. Sejak dimandukan dengan air simur itu dua bulan lalu, Rusida tidak mengalami gatal-gatal.
Kulit anak balita bisa menjadi indikator bisa tidaknya air itu digunakan. Menurut Santi, balita memiliki kulit yang masih tipis dan peka. Sedikit saja ada yang tidak normal, maka akan muncul reaksi. Namun tidak dengan air simur itu.
Santi mendengan, ada warga yang tak hanya mengunakan air sumur untuk mandi dan mencuci. Tapi juga menggunkan air tersebut dipakai untuk minum. Biasanya keluarga miskin yang tidak mampu membeli air galonan. Anehnya, belum ditemukan ada warga yang terkena serangan penyakit pencernaan. “Meski sedikit payar, airnya bening,” ungkap Santi mempertegas.
Syahbudin, menyatakan sumur tersebut sangat berguna bagi bagi masyarakatnya saat ini dan di masa yang akan datang. Menurutnya memang sedikit terjadi perubahan prilaku warganya. Kini, sebagian warga lebih memilih untuk mengkonsumsi air isi ulang dari pada memasak air sumur. Padahal menurutnya, dulu warga untuk minum juga dari sumur. “Sudah agak genit gitulah,” kata Syahbudin sambil terkekeh.
Yang jelas kini warga telah menikmati air tawar dari perkarangan rumah. Bahkan ada beberapa rumah yang menyelinapkan air sumur itu pada bak di kamar mandi dengan pompa aor. Sebuah kenyataan, warga telah kembali ke zaman sebelum tsunami menyapu pesisir Aceh. “Dari pada mimpi air Lam Tutui masuk ke sini, lebih baik begini,” Ungkap salah seorang warga.***
Mimpi Sumir Punya Pompa Air
Maimun Saleh
Sumur menjadi andalan bagi warga di Peukan Bada. Tanpa sumur, warga kesulitan mendapatkan air. Sayangnya, kebanyakan sumur-sumur itu berada di luar rumah, dan dibiarkan menganga tanpa tutup. Semua kondisi yang berbahaya bagi anak-anak.
Menjelang senja itu, Ny. Islahuddin memanggil anaknya, Muhammad Maulana. Perempuan itu meminta Maulana mengantarkan makanan berkuah yang baru saja dibuatnya ke rumah salah satu kerabatnya di kampung tetangga. "Tolong antarkan kuah nanti ya," pinta Ny. Islahuddin dalam bahasa Aceh. Maulana mengiyaka.
Sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh untuk saling mengirim penganan berbuka puasa selama Bulan Ramadhan. Selain untuk menjaga silaturahmu, hal itu dilakukan karena semangat untuk saling berbuat baik selama bulan suci itu.
"Baik bu, tapi saya mandi dulu!" Maulana menjawab ibunya. Anak penggemar sepak bola itu berlalu menyambar handuk. Menuju ke kamar mandi di belakang rumahnya. Tak lama berselang. Suara guyuran air menyentuh lantai. Byur,..byur! Tiba-tiba, suara guyuran itu berganti suara mengaduh, setelah itu terdengar suara erangan.
Rupanya, itu suara Maulana yang meringis kesakitan. Bocah 13 tahun itu mendapati kakinya berdarah. Ia terpeleset. Salah satu kakinya membentur sudut pondasi kamar mandi. Luka menganga sepanjang jari telunjuk menciptakan rasa perih. Apalagi ketika Maulana berjalan. "Saya tidak lupa kejadian itu, kalau ingat masih miris," katanya.
Luka sepanjang jari telunjukknya itu hingga kini masih berbekas. Pelajar SMP 2 Peukan Bada, Aceh Besar itu ingat betul, ketika itu dirinya tidak sedang tergesa-gesa. Satu hal yang memnyebabkan kecelakaan itu terjadi adalah licinnya lantai kamar mandi.
Kamar mandi yang setiap hari digunakan keluarga Islahuddin hanya berlantaikan semen atau plasteran. Sebagai anak seorang nelayan di Meunasah Tuha, Peukan Bada, Aceh Besar, mengganti lantai plester menjadi lantai keramik yang tidak licin atau melapisinya dengan plastik selip adalah hal “besar”. Tidak ada uang untuk itu.
Apalagi menyulap sumur bantuan Plan Aceh itu menjadi kamar mandi yang menyatu dengan rumah.
Untuk membuat kamar mandi itu “nyaman”, Islahuddin, ayahnya Maulana, hanya mampu menutup sekeliling kamar mandi dengan plastik. Sekedar tidak terlihat dari luar bila digunakan. “Yang penting bisa digunakan, sudah cukup bagi keluarga kami,” kata Maulana.
Kondisi itu disadari oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Meunasah Tuha, Rusli. Ia menyatakan sebagian warga di Meunasah Tuha yang berekonomi cukup, memang mampu merenovasi sumur dan kamar mandi milik mereka. Bahan, ada yang menyatukan kamar mandi menjadi satu dengan rumah. Namun, mayoritas justru tidak seperti itu. Sumur tetap berada di perkarangan. "Kalau butuh air tinggal ditimba saja," katanya beberapa waktu lalu.
Salah satu warga yang lain, Santi, adalah salah satu warga yang hidupnya lebih beruntung. Walau sumurnya juga berada di belakang rumah dan berhimpitan dengan selokan, namun, suaminya mampu membeli pompa air untuk menarik air dari sumur ke kamar mandi di dalam rumah. Al hasil, bila perlu air, ibu rumah tangga ini tidak perlu repot-repot keluar rumah. Tinggal menamcapkan pompa air, dan membuka kran.
Maulana punya harapan demikian, suatu saat orangtuanya mampu membuat kamar mandi di dalam rumah. Lalu air sumur ditarik dengan pompa. Airnya akan ditampung di bak kamar mandinya. Selain takut terpeleset lagi, anak berkulit legam ini mengaku letih menimba dari dalam sumur. "Enak rasanya mandi di dalam rumah pakai gayung," harap bocah berambut ikal itu.
Tidak hanya Maulana. Kedua orang tua anak itu pun sedikit was-was bila melihat sumur itu. Betapa tidak, sesekali adik Maulana yang masih berumur tujuh dan delapan tahun sering terlihat bermain di sekitar sumur. Bukan tidak mungkin, bila ada “setan lewat”, adik Maulana akan terlepeset dan jatuh ke dalam sumur.
Sumur yang dibangun Plan Aceh memiliki batas bibir sumur dengan ketinggian 1 M. Dari permukaan tanah, dalam sumur itu lima hinga enam meter. Itu merupakan standar sumur-sumur warga sejak sebelum tsunami. Meskipun tidak ramah anak, jarang pula warga yang menutup sumurnya.
Maulana paling ngeri bila melihat adiknya coba-coba untuk mengambil air dengan menimba. Bocah ini mengenang, satu hal yang dilarang orang tuanya pada kedua adiknya yakni menimba di sumur. Karena itu, Maulana selalu menyediakan air dalam ember untuk keduanya. “Mereka tidak pernah menimba air sendiri, selain nggak kuat, ketinggian sumur melebih tinggi tubuhnya,” kata Maulana singkat.
Atas alasan itu kondisi yang lebih baik, dua adik Maulana saat ini tinggal di rumah neneknya. Maulana tidak ingat di mana. "Adik dikirim ke rumah nenek," kata pelajar yang masih duduk di kelas satu sekolah menengah pertama itu. Hampir setiap bulan, Maulana dan keluarganya mengunjungi adiknya.
Terkait kualitas air, menurut Mualana, air sumurnya sangat bersih. Entah mengapa, kedua orang tuanya tidak mengunakannya sebagai air minum. “Hanya bisa dipakai untuk mandi saja, selama pakai air sumur saya tidak pernah gatal-gatal," katanya,” katanya. Untuk minum dan memasak keluarganya mengkonsumsi air isi ulang.***
Raib Tandon Tak Berjejak, Kulit Anak Berkerak
Maimun Saleh
Tandon air yang menjadi sumber air warga, raib entah kemana. Air sumur yang berwarna dan payau kembali menjadi pilihan untuk mandi. Hasilnya, kulit pun gatal dan berkerak. Termasuk kulit anak-anak.
Siang itu, meunasah Lam Geu Eu di kanan jalan Ule Lheu, Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh menuju Simpang Rima, Peukan Bada, Aceh Besar itu tampak sepi. Walau sekelilingnya, hamparan rumah-rumah warga, namun perkarangan dan lorong di samping meunasah tak satupun parkir kendaraan.
Tahun lalu, meunasah Lam Geu Eu punya riwayat manis. Bangunan itu selalulu ramai, bahkan sampai malam tiba. Bukan dikunjungi warga karena rapat desa atau waktu shalat, tapi ini semuanya kedatangan puluhan orang itu membawa jirigen. "Entah dari mana saja yang datang kemari, dari Lam Pisang juga ada," kenang salah seorang warga.
Kala itu, pusat kunjungan warga ke tandon air berkapasitas 2.000 liter yang dibangun Plan Aceh. Bagi masyarakat, hanya penyimpanan air itu tumpuan harapan. Masalahnya, tsunami meningalkan asin, bau dan warna pekat air sumur warga. "Di situ kami tidak pernah khawatir putus air," kata Rasidah.
Air dalam tandon itu sendiri dari Water Treatment Plant (WTP), Tirta Montala, Lambaro, Aceh Besar. Walau pipa perusaan air minum daerah itu belum sempat menyapa rumah-rumah warga di Lam Geu Eu dari sebelum tsunami, namun warga dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan berkala Plan Aceh mengantar air dengan mobil tangki.
Mei dua tahun silam, WTP Tirta Montala menjadi sumber air terpenting bagi masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh. Kesibukan di sekitar WTP tergolong “super”. Setiap hari, sedikitnya 40 mobil tangki hilir mudik. Mulai pagi hingga pukul 5 sore, sudah 120 mobil tangki terisi. Dari sana, terkirim air 1,5 juta liter setiap hari ke Aceh Besar. Hebatnya, airnya langsung dapat diminum.
Bak semut mendapat gula, warga berkerumun di tandon. Setidaknya, di Kecamatan Peukan Bada air tersuplai mencapai sedikitnya 504.000 liter/bulan. Sementara Lam Geu Eu mengkonsumsi sedikitnya 39.000 liter setiap bulannya. Sayangnya, kisah bahagia warga punah justru sebab keteledoran pekerja saat pembangunan meunasah. Seketika, harapan masyarakat punah dalam hitungan detik, persis kepingan tandon yang sekarang tak berjejak. Lam Geu Eu kembali sepi.
Rasidah, salah satu warga menceritakan, hilangnya tandon itu. Ketika itu, Rasidah mengaku sangat sempat kelimpungan. Tak hanya karena Amalia Putri, anaknya yang baru berusia delapan bulan selalu merengek, tapi keresahan pada jirigen air miliknya yang hanya berisi angin. Sementara, setiap menjelang magrib, ia harus menyiapkan sarapan malam. Sang suami yang biasanya mengambil air dari tandon yang hanya berjarak beberapa meter saja kembali begitu cepat.
Tiada antrean sore itu. Suaminya kembali dengan jirigen isi 20 liter yang kosong. Tandon yang biasa menjadi sumber air, pecah tertabrak truk barang. "Tidak ada lagi air. Tempat air (tandon) sudah pecah kena truk barang!" kata perempuan yang kini berusia 34 tahun itu mengenang ucapan suaminya.
Keluarga Rasidah hanya sempat menikmati air bening satu bulan saja. Kalau tidak salah ingat, katanya, bahkan ada tetangga yang belum sempat mengunakan air tersebut. Pasalnya ketika tandon itu dibangun Plan Aceh, semua warga belum kembali dari barak pengungsian. "Sekarang susah sekali air," kata warga Lam Geu Eu itu.
Namun, hidup terus berjalan. Rasidah dan keluarganya berusaha keras untuk memperoleh air bersih. Setelah segala upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas air sumur yang disisakan tsunami gagal, ia membuat sumur baru di perkarangan rumahnya. Hasilnya nihil. Sumur yang baru dibangun bulan lalu itu berair sama; payau.
Lazimnya, desa-desa di Aceh Besar beberapa tahun usai tsunami, mayoritas warga Lam Geu-Eu, mengkonsumsi air isi ulang. Tak terkecuali, keluarga Rasidah yang mulai berlangganan air bening merek lokal Aceh setelah tandon hancur tak berjejak.
Soal air bersih, para ibu rumah tangga paling getol angkat bicara. Soalnya, air bagi mereka tak hanya untuk minum dan mandi, tapi juga menyuci dan memasak. Bagi yang memiliki balita, ini menyangkut fisik si buah hati. "Tidak mungkin kan mandi pakai air isi ulang? Jadi terpaksa air sumur, sampai sekarang anak saya gatal-gatal. Liat bintik kakinya," kata Sidah sambil menunjuk kaki anaknya yang masih berusia 1,7 tahun.
Lain lagi di dusun Lam Blang. Warga mengaku kecewa terhadap Plan Aceh. Harapan warga pada Plan Aceh bersedia membantu memfasilitasi kebutuhan air bersih, belum juga dikabulkan. Salah seorang warga bahkan mengaku. telah melayangkan permohonan ke Plan Aceh. Sayangnya, hingga kini masih belum mendapatkan tanggapan. "Atas nama Sekdes (Sekretaris Desa), warga sini ajukan proposal agar Plan Aceh mau bantu air," kata Ani Mutia, salah seorang ibu rumah tangga asal Lam Blang.
Di desa rawa-rawa ini, dusun-dusunnya tidak pernah tersentuh air dari peruhaan air minum kabupaten Aceh Besar. Setiap rumah mengandalkan sumur. Namun seperti yang sudah-sudah, sebelum tsunami air tidak asin dan berwarna. Usai bencana justru kebalikannya.
Sebuah NGO International berusaha menutup kebutuhan air dengan menyuplai air bersih ke Lam Blang. Sebuah tanki penampungan ukuran ratusan liter ditempatkan di sana. Hanya berselang semingguan setelah tsunami, warga sudah kembali ke desa. Gubuk-gubuk darurat mulai berdiri. Ironis, begitu seluruh warga korban selamat kembali ke desa, pasokan air justru dihentikan. "Drum kuningnya saja sudah dicopot terus di bawa ke rumah itu," kata Ani sambil menunjuk rumah tetangganya. Sejak itu, warga kembali mengunakan air sumur yang masih berwarna dan payau. Tenu saja, air sumur hanya digunakan untuk mencuci dan mandi.
Ani Mutia mengatakan, air isi ulang menjadi andalan untuk minum. Sebagian lainnya, seperti Ani, membeli air dari pedagang air asongan satu jirigen 20 liter harganya Rp 1.000. Ia sendiri tidak tahu air itu diambil dari mana. Tapi yang jelas menurutnya, air itu tidak dibeli oleh si pedagang. "Cuma ongkos ambil saja, kadang-kadang juga kami kasih Rp 1.500. Kasihan kakek itu sudah tua," jelas Ani.
Menurut Ani, sumber mata air bersih di Peukan Bada tidak hanya di Lam Tutui. Di Wilayah Lam Isek, juga ada mata air. Sempat pula, ada NGO yang memasang instalasi pipa sampai Lam Blang. Rumahnya juga sudah ada pipa. Tapi air tak kunjung tiba. Ia sendiri tidak tahu sebab pasti.
Sempat tersiar kabar, salah seorang warga di desa Gurah tidak menjual tanahnya. Padahal, pipa harus melintasi tanahnya. Walhasil, upaya mengaliri air ke rumah-rumah warga, buntu. "Jadi air tidak pernah sampai," keluh Ani.***
Terbenam Sia-sia di Lam Awee
Maimun Saleh
Lam Awee, Peukan Bada, Aceh Besar mendadak senyap, tiada lagi deru mesin pelubang tanah. Senyum pengurus desa merekah serentak. Mesin itu, sudah melubangi tanah sampai kedalaman 150 meter. Warga riang, air bening yang mereka idamkan selama ini akhirnya ditemukan.
Warga yang hendak shalat di meunasah (surau) tidak perlu lagi bersusah payah menimba air, cukup mengayun gayung dalam bak penampungan. Pompa air dan segala pernak-perniknya sudah lengkap tersedia. Sekitar dua hari lagi sumur bor akan hadir di meunasah Lam Awee.
Sunguh tidak disangka, hari penantian bagai samudra tak bertepi. Usai gempa, dari barat dan timur gelombang raksasa melumat Lam Awee hingga tiada sisa. Kampung itu tak hanya rata tanah, tapi lebih setenggah penduduk meninggal. Bencana akhir tahun 2004 itu, duka seantero dunia.
Beberapa pekan usai petaka melanda, Lam Awee kembali berdenyut. Persis di tengah desa, cahaya teplok terus menyala saban malam dari gubuk yang didiami Bila pagi tiba, sejumlah warga kembali desa dari berbagai titik pengungsian. Perlahan-lahan, warga membangun kembali desanya dari puing dan pohon hanyut.
Riwayat Lam Awee membangun bukan tak mendapat aral. Bahkan desa yang berpenduduk 109 keluarga sebelum tsunami itu, nyaris tinggal nama hanya sebab penduduk yang tersisa cuma 50-an keluarga. Dewan rakyat kabupaten bahkan sempat mencetus niat meleburkan Lam Awee ke Lam Manyang, desa tetangganya. Banyak yang menolak usulan itu.
”Jumlah penduduk kami tidak cukup lagi menjadi desa,” kata Nasruddin Juned, 34 tahun, salah satu penduduk Lam Awee. Dalam sebuah pertemuan dengan anggota dewan, Nasruddin sempat menyatakan harapan agar pemerintah tidak melihat saat ini, tapi masa depan.
Master plan pembangunan kembali Aceh usai tsunami-pun mengusik keberadaan Lam Awee, yang tak sampai satu kilometer dari bibir pantai itu. Pemerintah tak mengizinkan ada pembangunan di bekas perkampungan yang berjarak kurang dari dua kilometer dari laut.
Lazimnya desa-desa pesisir, warga Lam Awee mengacuhkan Master Plan. Selain tak ingin jauh dari keluarga dan kerabat dekat, mereka juga tak mau berjarak dari laut sumber nafkahnya. Tekad kembali ke desa, mendapat sokongan lembaga kemanusian dalam dan luar negeri. Berbagai jenis bantuan masuk desa dari logistik hingga infrastruktur.
Sampai akhirnya, NGO-NGO international meluncurkan program cash for work. Jelas masyarakat gembira, untuk pertama dalam sejarah Aceh, membersihkan kampung sendiri diberikan upah Rp 30.000 sampai Rp 40.000 perharinya. Kerjanya pun silih berganti.
”Sejak itu semangat gotong royong menghilang. Masyarakat jadi membuat perbandingan, dulu dikasih uang sama NGO. Kalau tidak ada uang sekarang mereka tidak mau lagi gotong royong,” kata Nasruddin yang pernah menjadi Geuchik (kepala desa) sehabis tsunami itu. ”Saya pernah buat gotong royong bersihkan selokan yang datang hanya 10 orang,” katanya.
Kini tiga tahun sudah tsunami berlalu. Desa di Peukan Bada, Aceh Besar itu sudah berbenah, lebih mirip kompleks perumahan dari pada perkampungan nelayan. Jalan desa licin tak berlubang hingga ke sudut dusun-dusun. Jalan diapit lampu tenaga surya. Tiada air tergenang di selokan. Namun, bila hujan air mengendap di perkarangan rumah sebab jalan lebih tinggi.
”Puskesmas ada, pendidikan sudah ada, tempat pertemuan sudah ada, kampung sudah bersih, rumah-rumah sudah ada,” jelas Nasruddin dua hari setelah posisinya tidak lagi menjadi Geuchik. Namun satu hal masih mengelayut dalam pikiran Nasruddin dan masyarakat Lam Awee; bagaimana memperoleh air bersih tidak payau. Sejak sebelum tsunami, warga sudah mengimpikannya. Sebuah impian impian yang hampir saja menjadi kenyataan.
Berbagai upaya ditempuh, namun tidak satupun berhasil. Sebuah NGO asal Jogjakarta, bahkan sempat membantu mengalirkan air dari mata air bukit Lam Tutui, sekitar tak dua kilometer dari Lam Awee. Keran air telah sampai ke lorong-lorong. Sayangnya hanya sebatas pipa, air tidak ikut serta. Warga mensinyalir, sumber air memang tidak cukup. ”Cuma cukup untuk Lam Tutui saja,” kata salah seorang warga di Meunasah Tuha, Peukan Bada, Aceh esar.
NGO tersebut bahkan telah menyiapkan perangkat desa yang bekerja untuk mengurus distribusi air di tujuh desa yang dialirkan. Warga diharapkan membayar iuran untuk kebutuhan operasional. Lam Awee sendiri menolak rencana itu. ”Tidak ada jaminan air akan terus mengalir,” kata Nasruddin.
Laki-laki bermata tajam itu pun melayangkan permohonan ke Plan Aceh. Perencanaannya serupa, dari sumber air dialirkan ke rumah-rumah warga. Hanya saja, tidak dari mata air Lam Tutui melainkan dari meunasah. Sumur bor yang dihantam tsunami direhap kembali.
Gayung bersambut. Permohonan itu direalisasikan oleh Plan Aceh. Hanya berselang sebulan setelah permohonan, pembangunan sudah dimulai. Nasruddin memperkirakan sedikitit 1.200 meter pipa sudah terkubur mengelilingi Lam Awee. Masyarakat gembira, harapan sekian lama terwujud juga.
Usai sudah pembangunan saluran air, warga pun menikmati cairan besih yang mereka idamkan. Senyum kembali tertelan, air hanya mengalir sekitar 15 hari saja. Di jalan, pipa-pipa terangkat dari tanah. Menurut Nasruddin, itu sebab kurang kehati-hatian pekerja saat membuat selokan. ”Rasa memiliki barang umum memang sudah berkurang sejak tsunami,” katanya.
Masalah tak berakhir sampai di situ, mesin penarik air di meunasah juga raib. Hingga kini, pencurinya belum diketahui. Geuchik ini mengaku tak habis pikir kenapa mesin penarik air bisa digondol maling. Ia menyatakan telah melaporkan peristiwa itu ke Plan Aceh. Lewat sebuah pertemuan, Plan Aceh berkomitmen akan kembali menghidupkan sumur bor. Asalkan mesin penarik air yang hilang diganti pihak pengurus desa.
Sempat terjadi debat antara nasruddin dengan pihak Plan Aceh. Plan dilinai mengada-ngada. Menurutnya, dalam kontrak pihak pengurus desa akan mengantikan aset yang hilang atau memperbaiki aset yang rusak bila telah terjadi serah terima. Hingga akhir negosiasi, tidak ada titik temu. Tak dapat dielakkan hubungan Plan Aceh dan Lam Awe merengang.
Namun menurut Nasruddin, saat ini sumur bor telah diaktifkan kembali, walau hanya difungsikan untuk kebutuhan meunasah saja. Sayangnya, sudah ratusan meter pipa yang terbenam sia-sia di tanah Lam Awee. ”Mau bagaimana, sulit sekali mengembalikan rasa memiliki terhadap fasilitas dalam masyarakat,” kata Nasruddin.***
Ada Harapan di Sela-sela Debu Rumah Leupung
Iman D. Nugroho
Meski hanya sesaat, debu yang beterbangan usai dam truk melintas di jalan darurat menuju Desa Meunasah Masjid, membuat jalan tanah itu tak layak lagi dilewati. Butiran kecil kecoklatan itu membuat gelap suasana. Di balik pekatnya debu di jalanan itulah, rumah relokasi Leupung berada. Rumah yang menjadi sadaran hidup korban tsunami.
Jemari Zuhra menari di antara dan barang dagangannya. Sesekali, mulutnya meniupi debu-debu yang menempel di etelase kaca kiosnya. Setiap hari, tak terhitung lagi berapa kali perempuan beranak dua itu harus membersihkan debu dari barang dagangan yang di jual di kios jajanan dan voucer pulsa isi ulang tepi jalan Desa Meunasah Masjid. Di samping Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Leupung. “Debu di sini banyak sekali,” kata Zahra.
Zuhra adalah salah satu penghuni rumah rekonstruksi di Desa Meunasah Masjid, Leupung. Bersama Elma Purwani dan suami barunya, perempuan berusia 47 tahun itu menempati rumah yang dibangun oleh Plan Aceh. Ketika tsunami menerjang, 10 orang anggota keluarga Zuhra meninggal dunia atau hilang entah kemana. “Saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini, karena inilah tempat tinggal kami,” kata Zahra.
Desa Meunasah Masjid secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Leupung. Sebelum tsunami, daerah ini adalah jalur lintasan dari Banda Aceh menuju ke Calang, Kabupaten Aceh Jaya dan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ketika tsunami menerjang 26 Desember 2004 lalu. Dari seluruh Kecamatan Leupung yang memiliki populasi sekitar 10 ribu jiwa, yang selamat hanya sekitar 700-an orang. Di Desa Meunasah Masjid paling parah, hanya puluhan orang berhasil menyelamatkan diri.
Meskipun letaknya hanya 15 Km dari Ibu Kota NAD Banda Aceh, namun tidak gampang menuju daerah ini. Terutama ketika melewati jalan darurat yang dibangun di atas lahan perkebunan yang penuh debu, terjal dan bergelombang. Kendaraan roda empat yang melintasi jalan itu, membuat debu itu menari-nari menutupi pandangan. Penduduk bersepeda motor, mau tidak mau harus berhenti sejenak untuk membiarkan debu-debu itu pergi tertiup angin.
Kehidupan di Desa Maunasah Masjid, Leupung mulai menggeliat. Rumah-rumah yang dibangun berbagai NGO seperti Plan Aceh-Habitat Humanity, Muslim Aid-Oxfam sejumlah 97 unit mulai ditempati. Sementara 85 unit milik Asean Development Bank (ADB) belum usai dibangun. Rencananya, rumah BRR juga akan dibangun di lokasi yang sama.
Beberapa toko, warung dan puskesmas desa pun pelan-pelan mulai beroperasi. Plus beroperasinya sekolah tingkat TK milik USAID dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Leupung. Meskipun jumlah murid sangat sedikit. Lantaran jumlah anak usia sekolah yang masih tersisa hanya puluhan orang. Di samping itu, beberapa penduduk pun mulai berbenah dengan membuka usaha di rumah.
House Oficer Plan Aceh Onny Trijuianto menceritakan, pembangunan kembali Menuasah Masjid bukan urusan mudah. Setidaknya perlu dilakukan persiapan awal hingga satu tahun lamanya. Mulai pemetaan tanah yang dilakukan partisipatif dengan warga setempat, pendataan kondisi sesudah bencana terjadi hingga analisis penggunaan lahan dan kemungkinan bencana serupa akan terulang.
Awalnya, ada wacana untuk merelokasi Meunasah Masjid menuju ke lokasi baru yang lebih baik. Namun rencama itu akhirnya dibatalkan karena BRR tidak memiliki dana untuk relokasi itu. Singkat kata, diputuskan rekonstruksi akan tetap dilakukan di lokasi Meunasah Masjid lama. “Semua dilakukan dengan hati-hati selama satu tahun, diskusi sana-sini hingga akhirnya diputuskan untuk membangun rumah,” kata Onny. Dengan menggandeng NGO Habibat for Humanity, ditentukan setiap rumah akan dibangun dengan dana Rp. 65 jutaan perunit.
Rumah yang dibangun di Meunasah Masjid memiliki spesifikasi yang sama. Rumah yang dibangun Plan Aceh-Habibat for Humanity misalnya. Rumah itu berbentuk persegi empat dengan ukuran tipe 36, terbagi dalalm ruang utama, dia tempat tidur dan satu kamar mandi. Teras rumah ada di bagian depan dan belakang rumah.
Bagi keluarga yang tersisa pasca tsunami, hidup di tanah leluhur dengan kondisi yang sama sekali baru, bukanlah hal yang mudah. Perlu adaptasi yang cukup lama untuk bisa memahami semua hal yang “tersaji” di depan mata. “Rumah baru” adalah salah satunya. Puluhan unit rumah yang dibangun di Meunasah Masjid berasal dari beberapa penyandang dana yang berbeda. Dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda pula.
“Masing-masing rumah memiliki karakter yang berbeda, tergantung siapa yang membangun,” kata Ja’far. Misalnya rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity. Dari sisi fisik, bangunannya tergolong sama, dengan ruang utama, kamar mandi dan teras depan dan belakang. Hanya saja, Plan Aceh-Habitat menambah tegel keramik sebagai pemanis bagian dalam. Sementara rumah milik ADB mempunyai kerangka atap dari besi baja yang kuat.
Dibandingkan seluruh rumah yang sudah dibangun, rumah milik Muslim Aid dan Oxfam dinilai lebih layak. Meskipun lantai tidak dilapisi keramik, namun Muslim Aid dan Oxfam memberikan fasilitas lain berupa kompas gas plus tabung gasnya, furniture, ranjang dan lemari kayu. BRR pernah membangun rumah di areal yang sama, namun tidak sesuai dengan spek yang diharap masyarakat. Terutama soal pondasi dan dinding dari batako. Karena itu masyarakat menghancurkan bangunan itu. Mereka menginginkan bangunan rumah yang lebih layak.
Masukan menarik datang dari keluarga Ja’far dan Yusnaini. Keluarga ini mepersoalkan jumlah ruangan milik Plan Aceh-Habitat Humanity yang hanya dibagi dalam tiga ruangan. Ruang tamu, satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Sementara, satu kamar lagi hanya disekat dengan menggunakan teriplek kayu. Kondisi ini menyulitkan bagi keluarga yang mempunyai anak baru gede (ABG) yang jelas membutuhkan ruangan pribadi.
Karena alasan itulah, keluarga Ja’far dan Yusnaini memilih untuk tidak menempatkan anak semata wayangnya, Isra ke rumah orang tua Yusnaini di Selimum, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. “Di sana banyak teman dan banyak ruangan yang bisa ditempati, mungkin kalau sudah lulus SD bisa kembali ke Meunasah Masjid,” kata Yusnaini.
Rumah Ja’far dan Yusnaini tergolong unik. Selain tampak rapi dengan furniture yang bagus, rumah itu juga memiliki beberapa bangunan tambahan. Seperti dapur dan ruang cuci baju dan cuci piring di luar rumah bagian belakang. Sementara kebun belakang rumah ditanami dengan ketela pohon. “Ketela pohon itu sengaja kami tanami, selain untuk kami gunakan hasilnya, juga untuk hiasan mata, hijau-hijauan lah,” katanya.
Bagi keluarga yang baru saja dirundung kesusahan dan kehilangan seluruh harta benda karena tsunami, fasilitas rumah dan furniture yang diberikan oleh Muslim Aid dan Oxfam dianggap paling “masuk akal”. Hal itu yang dikatakan oleh keluarga Anwar dan Salimah. “Kami tidak memiliki apapun setelah tsunami, rumah yang kami dapat juga tidak ada isinya, akhirnya kami harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” kata Anwar yang kini menghuni rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity.
Anwar dan Salimah tidak sendirian. Mereka tinggal bersama dua anak yang masih bayi dan balita. Sasabila, 2, 5 tahun dan Maulana, 7 bulan. Hidup bersama dua anak kecil dalam kondisi rumah memang bukan hal yang mudah. Apalagi rumah milik Plan Aceh-Habitat Humanity tidak dilengkapi pula dengan dapur. Salimah, sang ibu kesulitan untuk menyiapkan makan dan membuat susu untuk dua anaknya. “Terpaksa semua kami lakukan di ruang tamu,” kata Salimah yang ketika tsunami menerjang, 14 keluarganya meninggal dunia atau hilang.
Perihal kebutuhan dapur juga dirasakan oleh keluarga Zafrizal dan Unonen. Keluarga yang memiliki dua anak yang kini bersekolah di TK milik USAID itu terpaksa menambahkan sendiri bagian dapur miliknya dengan papan bekas bangunan yang tidak terpakai. “Dapur memang kebutuhan yang harus ada, maka kami mencoba membuatnya sendiri meski secara sederhana,” kata Zafrizal.
Hasilnya tidak mengecewakan. Dalam sebuah kunjungan ke rumah Zafrizal dan Unonen, sekilas rumah itu memang terlihat tidak rapi lantaran banyak mainan anak-anak yang berserakan. Namun hal itu tetap tidak menghilangkan peran peruntukan tiap ruang. Baju-baju bersih misalnya, tertata di tiap kamar yang ada. Juga peralatan dapur dan cuci baju kotor, semuanya ada di bagian belakang rumah. Begitu juga dengan buku-buku pelajaran anak-anak yang tertata di pojokan ruang tamu.
Hal lain yang menjadi problem dalam persoalan rumah di Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Leupung adalah tidak adanya saluran pembuangan air kotor. Agaknya, hal ini menjadi persoalan laten yang dikemudian hari akan memunculkan persoalan baru. Dalam pengamatan, hampir semua penghuni perumahan baru di Meunasah Madjid, membuang saluran air kotornya di halaman bagian belakang rumah. Tidak mengherankan bila banyak sekali genangan air kotor atau tanah basah bekas buangan air kotor.
Sekretaris Desa Meunasah Masjid Abdul Jalil menyadari hal itu. Menurut laki-laki yang kini berjualan voucer telepon seluler di rumahnya ini, hal saluran air kotor sudah sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar. “Sering sekali kita bicara soal saluran pembuangan itu, mulai got sampai saluran pembuangan dari air cucian piring dan baju, namun sampai sekarang tidak ada solusi soal itu,” katanya.
Masyarakat ingin membangun sendiri saluran itu, namun terbentur dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan. Kalaupun bisa dibuat dengan seadanya, malah khawatir akan mmunculkan problem baru, karena masyarakat tidak mengetahui rencana utuh pembangunan di kawasan itu. “Kami kawatir, kalau saluran itu diserahkan ke masyarakat tanpa kita tahu rencana pembangunannya, akan malah merepotkan,” katanya. “Karena itu, sampai saat ini kami memilih untuk membuangnya di tanah saja,” katanya.
House Oficer Plan Aceh Onny Trijuianto mengingatkan, bila rumah di Meunasah Masjid tidak lengkap, tanpa elemen pendukung misalnya, itu mutlak bukan salah NGO seperti Plan Aceh. Sebelum rumah itu bangun, sudah dilakukan pembicaraan dengan NGO lain, dan masyarakat setempat. Tentu saja, hal itu tidak bisa “keluar” dari dana yang ada.
Soal tidak adanya saluran pembuangan, menurut Onny, disebabkan karena kondisi geografis di Meunasah Masjid memang tidak memungkinkan, karena secara geografis memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan air laut. “Semua itu sudah kita pikirkan, namun tidak memungkin, karena ketinggiannya lebih rendah dari permukaan air laut,” katanya.
Meunasah atau masjid kecil (mushola) juga masih menjadi impian. Biasanya, bagi masyarakat di NAD, keberadaan meunasah adalah bagian yang tidak terpisahkan. Namun di Desa Meunasah Masjid, justru tidak memiliki meunasah. Yang ada hanya meunasah sementara yang terletak di samping Polsek Leupung yang ada di pinggir jalan utama di pinggir desa.
“Mungkin NGO dan BRR lupa mengagendakan pembangunan meunasah di desa Meunasah Masjid, kita sangat membutuhkan meunasah. Masa’ Desa Meunasah Masjid tidak memiliki meunasah?” kata Abdul Jalil. Memang, pengadaan fasilitas umum di sebuah khawasan adalah tanggungjawab dari BRR. Dan hingga saat ini, agaknya hal itu belum diagendakan.
Tiga tahu berlalu, keadaan memang cenderung lebih “tertata” dari pada keadaan sebelum tsunami menerjang. Tapi perbedaan itu tetap ada. Terutama dengan tidak hadirnya orang-orang terdekat yang menjadi korban gelombang ganas itu. Barunah misalnya. Perempuan yang suaminya meninggal dunia karena tsunami itu sebelumnya tinggal di Meunasah Masjid dengan 89 orang keluarga besar.
Ketika tsunami menerjang, 80 orang keluarga Barunah menjadi korban. “Tinggal sembilan orang yang selamat, hanya saya perempuannya,” kata Barunah yang ketika kejadian itu terjadi sedang tidak berada di Leupung. Kini, Barunah mendiami sendiri rumah baru di Meunasah Masjid. “Biar saya tetap di sini, di tanah milik keluarga saya,” kata Barunah yang kini menjanda.
Meski begitu, Barunah yang juga saudara perempuan dari Samidan, Guechik Meunasah Masjid itu tetap bersyukur. Tetangga rumah yang kebanyakan juga merupakan korban selamat tsunami sudah seperti saudara dekat. “Semua yang ada di sini sudah seperti saudara sendiri, masing-masing saling membantu satu sama lain, alhamdulillah,” katanya.
Keluarga Ja’far pun sama. Laki-laki 42 tahun yang dulu berprofesi sebagai pengemudi labi-labi (angkot) ini adalah salah satu korban selamat tsunami. Istri dan keluarga Ja’far yang lain ikut menjadi korban derasnya gelombang dari laut Samudra Hindia itu. Kini Ja’far melanjutkan hidupnya sebagai sopir truk untuk mengangkut material pembangunan jalan di sekitar Leupung.
Berbeda dengan Barunnah, Ja’far memilih untuk kembali membangun keluarga dengan menikahi Yusnaini. Keduanya tinggal di rumah rekonstruksi yang dibangun Plan Aceh di Meunasah Masjid. “Ya,.. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kami sudah menata kehidupan kami, mungkin ini sudah digariskan dan harus kita jalani,” kata Ja’far.***
Penduduk Enggan Relokasi, Anak-Anak yang Merugi
Iman D. Nugroho
Siapapun yang menjadi saksi hidup tsunami, pasti menyimpan ketakutan atas kejadian yang menelan korban ratusan ribu jiwa itu. Anehnya, justru kebanyakan memilih tinggal di tempat yang sama ketika mimpi buruk itu menyapa mereka.
Matahari masih belum lama bersinar, 26 Desember 2004 lalu. Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pun kebanyakan masih belum banyak yang meninggalkan rumah untuk memulai aktivitasnya. Tiba-tiba, bumi gerah dan mulai bergoyang. Menggoyang apapun yang ada di permukaan tanah. Pohon, bangunan, manusia hingga ternak ikut bergetar.
Penduduk bumi Serambi Mekkah yang sadar akan adanya gempa, memilih untuk keluar rumah. Warga yang tinggal di sekitar pantai melihat laut yang tiba-tiba surut, berselimutkan air menghitam di tengah laut. Teriakan mulai terdengar. “Air datang,...air datang,..” teriak orang-orang ketika itu. Kekacauan di pemukiman sekitar pantai tidak terhindarkan. Orang-orang berlarian ke jalanan. Gelombang semakin dekat dan menghempas apapun di sekitarnya.
Termasuk Nurmala, penduduk Desa Lam Geueu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar yang berjarak 3 Km dari Pantai Ujung Pancu, Peukan Bada. Perempuan yang ketika itu berlari menuju jalan besar bersama suaminya, Nurdin dan dua anaknya Heri dan Risky itu terjengkang ditabrak gelombang air yang tiba-tiba datang ke desanya. Ia bergulung-gulung di jalanan. Dua anak yang ada didekapannya pun lepas entah kemana.
Beruntung, di tengah-tengah gulungan air bercampur barang-barang itu, Nurmala sempat berpegangan di dahan pohon Asam Jawa yang ada di sebelah kanannya. “Untuk beberapa saat, saya ikut saja kemana pohon itu hanyut, yang penting selamat dahulu,” kata Nurmala. Air mengombang-ambingkan dirinya. Sampai kemudian air mendadak tenang, dan surut. Nurmala pun berhasil selamat. “Alhamdulillah, tak lama kemudian saya bertemu dengan seluruh keluarga saya yang juga selamat,” katanya.
Mimpi buruk itu tidak hanya datang saat gelombang menerjang. Usai tsunami, Peukan Bada bagai kota mati. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah, kecuali sebuah masjid bernama Maharaja Ghurah, dan sebuah bangunan rumah. Selebihnya puing-puing, rongsokan mobil, pohon-pohon yang tercerabut dari tanah hingga tiang listrik. Di sela-selanya, mayat manusia bergelimpangan.
Di Desa Meunasah Masjid, Leupung, Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pun terlebih lagi. Ketika gelombang tsunami terjadi, masyarakat di Desa Mamplam, Desa Meunasah Bak U, Desa Meunasah Masjid, Desa Lam Senia, Desa Pulot hingga Desa Layen harus berjibaku dengan gelombang ganas yang datang dari arah laut.
Jarak dari pantai yang dekat, membuat penduduk tidak punya waktu banyak untuk menyelamatkan. Ribuan orang yang ada di desa ketika itu terseret arus hingga ke jajaran bukit yang ada di belakang desa. Melewati perkebunan dan sawah. “Banyak jenazah penduduk desa yang terseret sampai ke atas bukit sana, menandakan betapa hebat kejadian itu,” kaya Abdul Djalil, Sekretaris Desa Meunasah Masjid.
Lain lagi dengan Eliana, penduduk Naga Umbang Lhok Nga yang berjarak sekitar 5 Km dari bibir pantai ini tidak menyangka gelombang tsunami bisa sampai di kawasan tempat tinggalnya. Apalagi, kawasan tempat tinggal ibu satu anak ini terletak di kaki perbukitan Lhok Nga, Aceh Besar. Namun belum habis keheranannya, didapati kenyataan ayahnya meninggal dunia terseret arus.
Eliana menceritakan, ketika air datang, sang ayah adalah orang terakhir yang keluar dari rumah karena ingin menyelamatkan keponanannya. “Ayah saya tidak bisa menjangkau atap rumah tetangga, padahal seluruh keluarga sudah berada di sana, ayah pun meninggal dunia terseret air,” kenangnya.
Seperti Nurmala, Abdul Djalil, Eliana atau siapapun yang menjadi saksi hidup tsunami NAD-Nias pasti menyimpan ketakutan atas kejadian yang menelan korban ratusan ribu jiwa itu. Bahkan ketika Nurmala menceritakan kembali kejadian itu, kata-katanya tersendat. Meski diselingi tawa kecil. Seperti tidak mempercayai mukzizat hidup yang membuatnya tetap bernapas hingga hari ini.
Namun, ketakutan itu tidak berarti membuat mereka berpindah dari kawasan lama tempat tinggal mereka. Nurmala, Abdul Djalil, Eliana misalnya, tetap memilih berada di desanya. Pekerjaan sebagai nelayan dan kewajiban menjaga desa leluhur, menjadi alasan. Apalagi dalam perkembangannya, pindah tempat tinggal sama halnya berhadapan dengan berbagai “ketidakjelasan” baru. Terutama, “ketidakjelasan” mendapatkan rumah baru.
Keengganan pindah atau relokasi ke tempat baru, di satu sisi membuat upaya pembangunan kembali kawasan lama memerlukan energi ekstra. Hal itu dikatakan oleh House Officer Plan Aceh, Onny Trijunianto. Menurutnya, membersihkan lahan dan menata kembali, perlu langkah-langkah yang tidak gampang. Untuk membangun 61 rumah dari 137 rumah (dibagi dengan ADB) misalnya, Plan Aceh berkonstrasi penuh pada village planning.
“Village planning penting untuk menata dan membangun kembali kawasan yang terkena bencana dengan prinsip militasi kawasan bencana, sekaligus mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik,” kata Onny. Village planning untuk lahan seluas 8 Ha itu dimulai dari proses pemetaan tanah. Proses ini dilakukan warga secara partisipatif dengan out put kapling milik warga dan fasilitas desa.
Setelah itu, hasil pemetaan disosialisasikan kepada warga, sekaligus melakukan analisis penggunaan lahan, termasuk kemungkinan bencana terulang. Draft rencana didapat meleluai diskusi dengan masyarakat. Di dalamnya termasuk membicarakan rencana struktur ruang, rencana pemanfaatan ruang, sistem jaringan utititas seperti air, telepon, listrik, air limbang dan pengelolaan sampah. Rencana kepadatan bangunan dan ketinggian bangunan, tidak ketinggalan untuk dibicarakan. “Semua persiapan teknis itu setidaknya memerlukan waktu satu tahun,” kenang Onny.
Hal terpenting dari semua proses itu adalah upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih aman dari bencana. Meskipun pilihan yang terbaik untuk itu adalah relokasi, namun faktanya tidak memungkinan untuk itu. Di lokasi lama itu setidaknya memiliki perlindungan alami maupun bangunan dari gelombang tsunami. “Di dalamnya ada jalur penyelamatan dan tempat aman untuk penyelamatan, termpatnya bisa dibukit-bukit,” katanya.
Onny sadar, tidak semua elemen bisa bisa terpenuhi. Dengan “bahan baku” yang ada itulah, akhirnya diputuskan untuk membangun rumah tipe 36, seperti yang disyaratkan BRR kepada NGO yang akan ikut membantu membangun rumah. Sialnya, hasil pemetaan dan diskusi dengan masyarakat menghasilkan kesimpulan, masyarakat ingin rumah rekonstruksi mereka dibangun tepat di atas rumah mereka yang lama. Hasilnya, rumah baru itu pun tidak bisa tertata rapi.
“Kalau dilihat, rumah di Meunasah Masjid, Leupung terkesan kacau dan tidak tertata, hal itu karena rumah baru dibangun tepat di atas rumah lama,” katanya. Ujung dari hal itu adalah tidak sesuainya “ukuran” modern yang lebih baik. Termasuk adanya bengunan yang child friendly (ramah anak). Seperti tidak adanya ruang yang membuat anak bisa berbas bergerak untuk bermain. Sebagian besar, sempit dan berhimpitan.
Terlebih, adanya ruang anak-anak yang terdiri dalam ruang aktif (ruang terbuka untuk bermain) dan ruang pasif (kawasan untuk duduk-duduk, berinteraksi dengan bercerita dll), dengan dikelilingi tanaman yang mengililingi ruang anak-anak itu. “Bagaimana bisa ada, penataannya seperti desa Meunasah Lama sebelum tsunami,” kata Onny.***
Ketika Desa Meunasah Belum Ramah Bocah
Iman D. Nugroho
Sejak keluarga Unonen membeli VCD player dan televisi, dua anak mereka betah di rumah. Setiap hari, film-film VDC menjadi santapan mereka. “Saya lebih suka anak-anak saya nonton VCD di rumah, dari pada main-main di jalan, karena di sini tidak ada tempat untuk bermain,” kata Unonen. Hmm,..
Reihan berdiri di depan rak televisi. Sambil berjongkok, anak berusia enam tahun itu membolak-balik puluhan VCD bajakan yang tertumpuk di rak bagian bawah. Sesekali, tangan kecilnya mengangkat salah satu VCD yang menarik perhatian, kemudian mengembalikan kembali ketumpukan. Sebuah VCD film perang China menarik perhatian.
Dengan cekatan, dibukanya bungkus VCD itu, mengambil kepingan VCD-nya dan memasukkan ke dalam VCD player. Telunjuk kanannya memencet tombol play yang otomatis mengubah layar televisi menjadi biru sejenak, lalu kemudian muncul gambar tanda dimulainya tayangan film. “Ini film bagus, ceritanya perang-perangan dengan kuda,” kata siswa taman kanak-kanak itu. Bersama dua temannya, Reihan menikmati sajian yang penuh dengan adegan berdarah itu.
Begitulah gambaran kegiatan sehari-hari Reihan M. Nur, salah satu anak di Desa Meunasah Masjid, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Setiap hari, Reihan, adiknya Nur Azizah dan teman sebayanya, menyaksikan berbagai film di VCD player milik keluarganya. Kedua orang tua Reihan, Unonen dan Zafrizal merasa lebih tenang dengan adanya VCD player dan televisi 21 inch milik mereka. “Saya lebih suka mereka nonton VCD di rumah, dari pada main-main di jalan, karena di sini tidak ada tempat bermain,” kata Unonen.
Keluarga Unonen dan Zafrizal adalah korban selamat tsunami NAD yang tinggal di rumah rekonstruksi yang dibangun oleh Plan Aceh dan Habitat Humanity di Desa Meunasah Masjid, Leupung. Ketika tsunami melanda khawasan itu, 60 orang keluarga Unonen, hilang entah kemana. “Mereka hilang, entah meninggal dunia, tapi mayatnya tidak ditemukan sampai sekarang,” kata Unonen.
Ketika itu, Unonen tinggal bersama keluarga Zafrizal di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sementara keluarga besarnya menetap di Desa Meunasah Masjid, Leupung, Aceh Besar. Ketika gelombang besar mengamuk, keluarga Unonen agaknya tidak sempat menyelamatkan diri. “Yang saya tahu, beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi, keluarga saya di sini tidak ada lagi,” katanya. Senyumnya tertahan. Sejak saat itu, Unonen mengajak keluarganya untuk tinggal di Meunasah Masjid. Menyemai kembali sisa-sisa yang ditinggalkan keluarga keluarga besarnya.
Unonen menyadari, tinggal di daerah tsunami bukan hal yang baik untuk kedua anaknya. “Di sini tidak banyak anak kecil, tidak ada sekolahan (awalnya), banyak kendaraan proyek berlalu lalang, bukan lingkungan yang baik untuk anak-anak,” katanya. Perkiraan itu tidak meleset. Sejak tinggal di Meunasah Masjid pasca tsunami, kedua anak Unonen tidak bisa memiliki kehidupan yang layak.
Ketika masa sekolah tiba, Unonen sempat bimbang, tetap menyekolahkan di Meunasah Masjid, atau kembali ke Tapak Tuan. Beruntung, di tengah kebingunganya itulah, Unonen mengetahui ada sekolah TK yang didirikan lembaga USAID. “Saya menyekolahkan Reihan dan adiknya, Nur Aizah ke sekolah itu,” katanya.
Meskipun secara fisik, TK milik USAID terletak tepat di samping jalan raya Meunasah Masjid. Arena bermain yang biasa digunakan murid TK itu terletak di bagian terdekat dengan jalan raya. Di jalan itulah truk dam truk berlalu lalang membawa material pembangunan. Belum lagi mobil-mobil antar kota yang menggunakan jalan itu untuk menuju ke Calang dan Meulaboh. Bisa dibayangkan, ketika debu-debu beterbangan usai truk itu berlalu, akan mudah tertiup angin ke arah sekolah TK.
Ketika waktu pulang sekolah tiba, murid-murid TK harus pulang dengan menyeberang jalan itu. Di antara truk dan mobil yang berlalu lalang, menuju rumah yang rata-rata berjarak 200 meter dari sekolahan itu.
Bagi Reihan dan Nur, bersekolah di TK USAID ibarat menemukan arena permainan yang aman. Di sana, mereka bisa belajar dan bermain dengan nyaman. “Ibu guru juga mengajari kami menyanyi,” kata Nur. Dengan suara cedal, gadis berumur 3, 5 tahun ini menyanyikan beberapa lagu yang baru saja dia pelajari. Tentu saja, yang terdengar jauh dari merdu. Hanya gumamam semata.
Beberapa keluarga yang hidup di Meunasah Masjid memiliki rasa yang senada. Keluarga Ja’far dan Yusnaini misalnya. Mereka menilali lebih baik bagi anak mereka, Isra untuk tinggal sementara dengan sang nenek di daerah Lantamot, Lembah Seulawah. Lantaran, ketika Isra memasuki usia sekolah dasar, di Meunasah Masjid belum memiliki sekolah dasar. “Waktu itu adanya hanya di Pulut, tempatnya agak jauh makanya kami menyekolahkan Isra di sana (Lembah Seulawah),” kata Yusnaini.
Ja’far dan Yusnaini menyadari, hidup terpisah dengan anak semata wayang adalah tindakan yang “makan hati”. Terutama ketika rasa rindu menyerang. Yang bias dilakukan adalah menghubungi Isra lewat telepon atau pergi ke Lembah Seulawah. “Biasanya sebulan sekali kami pergi ke sana,” katanya. Namun, upaya menahan rindu itu akan segera berakhir. Sebulan lalu, sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sudah berdiri di Meunasah Masijid.
Sekolah bertingkat dua itu berisi di pinggir jalan utama desa, di depan Polsek Lepung. Untuk ukuran sekolah baru, MIN Lepung masih diselimuti oleh berbagai persoalan. Mulai kurangnya guru pengajar, kurangnya buku pelajaran hingga kurang murid. Sekolah yang berdiri di areal seluas kurang dari satu hektar itu, hanya berisi 50 murid. Yang terbagi dalam enam kelas.
Murid terbanyak berada di kelas II, dengan 20 murid. Sementara kelas I, IV dan VI berjulah 5 murid. MIN Leupung memiliki Kepala Sekolah dan 12 guru yang mengajar secara bergantian. Seluruh guru berasal dari daerah di luar Meunasah Masjid.
Ketika mengunjungi MIN Leupung, murid kelas II MIN yang berjulah 3 orang sedang asyik belajar menambah kosakata. Nurhayati, guru kelas II dengan tekun mengajarkan satu persatu kata baru yang diperkenalkan. “Ayooo,..coba ini di tulis ulang di buku ya,” kata ibu Nurhayati. Ketiga murid itu mencoba menuliskan di buku mereka. Usai menulis di papan, Nurhayati melihat satu persatu hasil tulisan muridnya.
Nurhayati mengatakan, jumlah murid di MIN Leupung kadang bertambah, tapi juga sering berkurang. Murid baru biasanya datang dari keluarga korban tsunami yang baru pindah dari tempat baru menuju ke rumah rekonstruksi di Meunasah Masjid. “Tapi bila berkurang, biasanya ada murid yang diajak orang tuanya pindah ke tempat baru di luar Meunasah Masjid,” katanya. Nurhayati mengatakan, murid-murid yang ada di MIN Leupung biasanya sulit untuk berkonsentrasi. Bila sampai di sekolah, maunya bermain saja.
Nurhayati menilai, meski bangunan MIN Leupung tergolong bagus, namun di dalamnya banyak kekurangan. Terutama soal fasilitas mengajar. Seperti buku-buku dan fasilitas pendukunga proses belajar mengajar, seperti alat-alat praktek. “Sampai saat ini, biasanya satu buku dibaca oleh 2-3 murid, kita tetap memaksimalkan apa yang ada,” kata Nurhayati.
Hal lain yang dikeluhkan Nurhayati adalah banyaknya truk-truk yang melintas di depan sekolahan. Bila anak-anak pulang, dirinya merasa khawatir. Belum lagi persoalan debu yang selalu menghiasi Meunasah Masjid. “Banyak murid yang sakit batuk dan pilek, apa tidak bisa penyiraman air di jalan dilakukan lebih sering, agar debu tidak banyak..” katanya.
Tidak adanya meunasah atau masjid kecil di Meunasah Masjid menjadi sorotan Zuhra, ibu dari Elma Purwani, yang juga warga Meunasah Masjid. Karena tidak adanya meunasah membuat anak-anak Meunasah Masjid kesulitan mencari tempat belajar mengaji. “Biasanya, kalau mengaji mereka jalan di Pesantren Tempat Pengajaran Al-Quran (TPA) yang berjarak satu kilometer,” kata Zuhra. Semoga hal itu tidak membuat anak-anak lebih memilih menonton VCD dari pada pengaji,...
“Sayang, Rumah Ini Tidak Ada Dapurnya.”
Iman D. Nugroho
Terik mentari sedikit tertahan oleh awan yang menggantung ragu di langit Desa Lam Geu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, sore itu. Angin laut berhembus agak kencang. Mengibaskan dedaunan kelapa yang tumbuh menyebar di wilayah itu. Melambai-lambai senada. Saat itulah, waktu bagi ibu-ibu Lam Geu Eu untuk bersosialisasi. Duduk-duduk di teras, sambil melepas lelah setelah seharian mengurus rumah. Termasuk Nurmala.
Perempuan berusia 49 tahun ini sedang duduk berdua dengan Darlina, tetangganya. “Ya, beginilah kebiasaan ibu-ibu di sini, capek mengerjakan tugas di rumah, duduk-duduk santai dulu di teras,” katanya membuka obrolan. Darlina tinggal bersama Nurdin, suaminya. Serta Heri dan Rizki, dua anaknya yang kini bersekolah di SMP dan SD di Peukan Bada.
Nurmala adalah salah satu korban selamat tsunami, 26 Desember 2004 lalu. Waktu bencana itu datang, perempuan asli Peukan Bada itu berada di depan rumahnya. Bukan untuk melihat datangnya air laut yang menerjang tiba-tiba, namun menghindari kemungkinan rumah roboh tergoyang gempa yang datang lebih awal. “Waktu gempa pagi itu, kami sekeluarga langsung ke luar rumah, takut rumah roboh, bisa mati sekeluarga kita,” kenangnya.
Ketika Nurmala keluar rumah, dilihatnya para tetangga juga sudah berada di luar rumah. Ada yang duduk bersimpuh, ada juga yang memilih untuk berpegangan di pepohonan yang ada di sekitar rumah. Bumi tidak mau mengerti. Tanah terus bergetar. Beberapa bangunan yang roboh menandakan kerasnya goncangan. Setelah itu, kondisi tenang sejenak. Goncangan berkurang. Penduduk pun lega. Satu-persatu kembali ke dalam rumah.
“Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan. Ada air,..ada air,..” kenang Nurmala yang segera mengajak keluarganya keluar rumah. Insting Nurmala benar. Air yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba saja menghempas keras ke pemukiman. Nurmala dan keluarganya yang berlari menuju ke jalan aspal yang berjarak 100 meter dari rumahnya, tertubruk air dari belakang.
Dua anaknya, Heri dan Rizki yang ketika itu berada di pelukan Nurmala pun terlepas. Gelombang membawanya berlalu. Teriakan Nurmala tertahan air yang masuk ke mulutnya. “Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, mereka terbawa air,” kata Nurmala. Jarak Nurmala dengan maut seakan tidak berbatas. Tipis sekali. Tidak terhitung lagi berapa kali ombak membuatnya timbul tenggelam.
Di saat maut semakin dekat, sebuah pohon Asam Jawa yang juga terbawa arus menabrak tubuh Nurmala. Seperti sebuah isyarat untuk diberi kesempatan kedua untuk hidup, Nurmala meraih pohon itu dan ikut kemana pun pohon besar itu pergi. “Yang penting selamat dahulu,” katanya. Untuk sementara, Nurmala seperti buih di lautan.
Perlahan-lahan air menyusut. Nurmala pun bisa lembali berdiri di atas tanah. Instingnya mencari sang buah hari, serta suaminya. Kelegaan menyergap. Sang buah hati selamat setelah terdampar entah di mana. “Saya tidak sempat bertanya, yang pasti saya sudah lega tahu mereka selamat,” katanya. Beberapa saat setelah itu Nurmal dan keluarga menyadari, kampungnya hilang. Air tsunami meratakan kampung itu.
Barak dan shelter menjadi persinggahan selanjutnya. Hampir setahun keluarga Nurmala hidup di tempat itu. Sampai akhirnya keluarga Nurmala mendapat jatah rumah bantuan dari Plan Aceh. “Tak terbayangkan, betapa bahagianya ketika itu, Plan Aceh membangun rumah untuk kami,” katanya di sela-sela senyum malu di wajahnya.
Di Kecamatan Peukan Bada, Plan Aceh bekerjasama dengan UPLINK membangun 100 rumah. Rumah itu tersebar di 11 Desa. Desa Lam Teh, Desa Lam Ge Eu dan Desa Lam Hasan menjadi kawasan yang paling banyak ditempati rumah Plan Aceh. Jumlah total rumah yang dibangun di tiga tempat itu mencapai 71 rumah.
Agak sulit menemukan rumah yang dibangun Plan Aceh danUPLINK di Peukan Bada. Penyebabnya adalah, rumah yang dibangun Plan Aceh itu memiliki bentuk yang persis sama dengan rumah-rumah yang dibangun oleh non goverment organisation (NGO) lain. Lantaran, para NGO juga bekerja sama dengan UPLINK yang sekaligus mendisain sama bentuk rumahnya.
Akhir Desember ini, sudah sekitar 1,5 tahun keluarga Nurmala hidup di rumah baru Plan Aceh yang dibangun sebuah NGO bernama UPLINK. Bagi Nurmala, rumah baru laksana obat yang menyembuhkan banyak “penyakit” yang dirasakannya pasca tsunami. Terutama sakit kehilangan semua harta benda miliknya. Rumah tempatnya berteduh, barang-barang yang menjadi suport kehidupan keseharian, surat-surat penting hingga masa depan yang terkoyak. Melalui rumah tipe 36 inilah, Nurmala dan keluarganya membangun masa depan pelan-pelan. “Satu persatu kami kumpulkan lagi, meski berat, namun semua kali lakukan,” katanya.
Rumah yang didiami Nurmala memiliki spesifikasi yang memuaskan. Berbeda dengan tembok rumah kebanyakan, tembok rumah Nurmala dibangun dengan batu bata rangkap dua. Tebalnya hingga 20 cm. Bagian dalam rumah dibagi menjadi tiga ruangan. Ruang tamu, dan dua kamar. Kamar mandi terletak di bagian belakang. “Rumah ini memang nyaman, meski kalau di dalam agak panas karena temboknya tebal, dibanding rumah kami yang dulu lebih enak di sini, tapi sayang rumah ini tidak ada dapurnya,” kata Nurmala.
Begitulah, rumah yang dibangun Plan Aceh dan UPLINK tidak memiliki dapur. Bagi sebuah keluarga, dapur tergolong bagian rumah yang vital. Terlebih untuk ibu-ibu di Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki kebiasaan memasak di dapur. Namun, nasib tidak bisa berubah. Rumah jatah tetap tidak memiliki dapur.”Maunya sih, kami membangun sendiri dapurnya, tapi kami tidak memiliki cukup dana,” katanya.
Walhasil, salah satu kamar pun difungsikan menjadi dapur. Di kamar itulah, semua aktivitas masak-memasak di lakukan. Sekaligus menjadi tempat untuk menumpuk pakaian bersih, usai dijemur. “Dari pada tidak ada dapur, kan lebih baik seperti ini,” kata Nurmala.
Namun, persoalan mulai muncul ketika dua anak Nurmala beranjak remaja. Heri, sudah sekolah di SMP Peukan Bada. Rumah dengan satu kamar, tidak nyaman lagi bagi mereka. Selain perlu ada ruang pribadi untuk pasangan suami-istri, Heri dan Rizki adiknya juga mulai butuh kamar untuk menampatkan barang-barang pribadi. “Kami sudah mulai kebingungan,..” katanya.
Darlina, tetangga Nurmala mengaku, persoalan dapur sudah sering menjadi bahan pembicaraan ibu-ibu yang mendapatkan jatah rumah di Desa Lam Geu Eu, Peukan Bada. Meski tidak ada solusi yang pasti, warga di Lam Geu Eu pernah mencoba memberitahukan perihal kebutuhan dapur pada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas (BRR) NAD-Nias. “Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya,” kata Darlina.
Tidak adanya dapur mungkin menjadi salah satu “titik lemah” bangunan rumah di Lam Geu Eu. Namun, berdasarkan penuturan warga setempat, pasca tsunami, kawasan yang dimasuki oleh NGO dan direkonstruksi, memiliki penataan yang cukup ideal untuk ukuran sebuah desa. Jalan-jalan yang ada di kawasan itu, sebagian besar sudah beraspal. Bangunan penunjang, seperti sekolahan mulai SD hingga SMA pun berada di tempat yang bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Begitu juga dengan meunasah desa dan puskesmas yang berada di satu area.
Yang tidak kalah penting, di kawasan yang pernah dihempas tsunami itu memiliki papan evakuasi bila bencana kembali terjadi. Papan berwarna biru dua bahasa bertuliskan Jalur Evakuasi Tsunami dan Rout Plung Ie Beuna (jalan lari bila air datang-Bahasa Aceh) penunjuk jalur evakuasi itu terletak di hampir setiap persimpangan.
Meski hanya berukuran sedikit lebih besar dari kardus air mineral, namun papan jalur evakuasi itu terlihat jelas oleh siapa saja yang lewat. Gambar ombak dengan panah menuju ke daerah perbukitan itu tampak menonjol dari berbagai bangunan di sekitarnya. “Kalau tsunami datang lagi, kita tinggal mengikuti jalur itu,” kata Darlina. ***
Dinding Pembatas, Sahabat Sumur Yang Dirindukan
Iman D. Nugroho
Langit mulai gelap. Awan memerah di ufuk barat yang mengiringi kepergian matahari pun pelan-pelan mengghilang. Bulan yang sejak sore menunjukkan wajahnya, bertambah terang. Saat itulah waktu bagi Rukmini untuk mandi sore.
Mandi sore, bagi sebagian warga Desa Naga Umbang, Kecamatan Lhok Nga, Aceh Besar Nanggroe Aceh Darussalam sudah menjadi kebiasaan baru. Sengaja, waktu mandi dipilih ketika terang sudah mulai hilang. Karena saat itulah, pandangan orang lebih terbatas. Minimal tidak bisa melihat aktvitas mandi yang dilakukan penduduk Lhok Nga. “Kalau tidak, orang yang lewat bisa melihat kita mandi, malu kan,” kata Rukmini.
Mandi yang dimaksud bukan mandi seperti orang kebanyakan. Tanpa busana selembar pun, sambil asyik mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Mandi versi sebagian warga Naga Umbang adalah membasahi badan yang masih tertutup kain. Entah itu baju yang ketika itu dikenakan, atau kain sarung yang dibiarkan menutupi badan ketika air menyapa kulit. Sabun mandi, terpaksa menari-mari di sela-sela baju basah itu.
Bagi sebagian orang, cara mandi itu memang menyulitkan dan tidak nyaman. Namun, sebagian penduduk Naga Umbang tidak ada pilihan selain melakukannya. Tidak ada dinding di sekitar sumur tempat mandi. “Memang tidak ada dindingnya, jadinya kami lakukan mandi seperti itu,” kata Rukmini. “Sulit sih, tapi bagaimana lagi,” tambahnya.
Cara mandi itu memang bukan tradisi turun temurun. Semuanya mulai dilakukan pasca tsunami menghempas Aceh 26 Desember 2004 lalu. Termasuk Lhok Nga. Usai mengungsi di barak dan shelter, korban tsunami mendapatkan jatah rumah. Untuk kebutuhan air bersih, Plan Aceh membantu pembangunan sumur dangkal di tiap rumah yang sumurnya rusak. Tercatat, ada 33 sumur baru yang dibangun Plan Aceh di daerah yang saat tsunami menerjang menewaskan 27 penduduknya itu.
Korban selamat tsunami bersyukur dengan pembangunan sumur itu. Paling tidak, mereka bisa memenuhi kebutuhan air, tanpa harus menunggu mobil tanki air datang dan membagikan muatannya. “Dulu, ketika air bersih masih dibagikan truk tanki, kami harus menunggu-nunggu truk itu tiba, kalau belum tiba juga, ya,..nggak mandi,” kenang Rukmini sambil tersenyum.
Seperti layaknya sumur di Lhok Nga, sumur Plan Aceh di kawasan itu berupa sumur dangkal (shallow well). Dalamnya sekitar 8 meter, dengan bibir sumur setinggi sekitar satu meter di atas permukaan tanah. Di sakitarnya dibangun plester dengan selokan air kotor di salah satu ujungnya. Tidak ada sekat pembatas di sekitar sumur. Total open air.
Di Naga Umbang, sumur Plan memiliki karakter yang berbeda-beda. Di beberapa daerah Naga Umbang, terutama yang ketika tsunami terendam air, sumur baru itu berair payau dan agak asin. Jelas, tidak bisa digunakan untuk air minum. Namun, di bagian desa yang lain, yang lebih dekat dengan bukit, sumurnya berair jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Namun, meski berbeda, tetap saja sama-sama tidak memiliki sekat.
Tanpa sekat di sekitar sumur, di satu sisi memudahkan penduduk untuk melakukan aktivitasnya di sekitar sumur. Di plesteran itulah, penduduk Naga Umbang bisa mencuci baju beramai-ramai dengan tetangga. Air kotor bisa langsung di buang, tanpa harus menunggu “giliran” mengalir ke selokan. Namun, yang sedikit menggangu, tanpa sekat berarti “memaksa” penduduk untuk melakukan budaya mandi sore.
Namun, persoalan lain terkait sekat, muncul bagi keluarga yang memiliki anak kecil. Seperti yang dirasakan keluarga Sulaiman dan Eliana juga juga penduduk Naga Umbang. Bagi keluarga itu, rasa was-was selalu muncul bisa melihat sumur itu. Terutama bila dua anak balita mereka, Firzal dan Nabila sedang bermain-main. Eliana khawatir, sumur itu akan mencelakakan si buah hati. “Karena itu, saya selalu mengawasi mereka kalau sedang bermain-main,” kata Eliana.
Perihal tidak adanya sekat pembatas sumur, menurut Rukmini dan Darlina sudah pernah dikatakan ke Plan Aceh. Namun, tidak ada realisasi. Padahal, kata mereka, pembatas yang diharapkan bukan berupa tembok atau seng, kalau memang ada bantuan anyaman bambu pun, penduduk akan menerima. “Syukur-syukur kalau dibangunkan tembok, tapi kalau anyaman bambu saja, kita juga menerima kok,” kata Rukmini.
Lain di Naga Umbang, lain pula di Seubun Ayun, Lhok Nga. Di desa yang terletak di sebelah selatan Banda Aceh itu justru memiliki problem kecilnya sumber air tempat Plan Aceh membangun sumur bor. Akibatnya, hanya 10 menit pompa air dinyalakan, cairan bening itu pun berhenti mengalir, hanya angin yang keluar dari ujung kran air. Hal itu dikatakan Yuslandi, salah satu penduduk Seubun Uyun.
Sumur gali Plan Aceh terletak di depan masjid desa Seubun Ayun. Seperti layaknya sumur bor, sumur bor milik Plan Aceh itu memiliki pompa di bagian atasnya. Tandon air berbentuk bulat berwarna orange berada di menara air setinggi lima meter. Idealnnya, air di sumur bor akan ditarik oleh pompa dan ditampung sementara di tandon air. Dari tandon air itulah, air itu digunakan untuk wudhu jemaah sholat di masjid desa itu.
Akibat tidak lancarnya air di sumur Plan Aceh, masyarakat di Seubun Uyun memilih untuk menggunakan air dari sumur air lama yang berjarak beberapa meter dari sumur gali milik Plan Aceh. Hebatnya, sumur yang ada sebelum tsunami menerjang itu hingga saat ini masih memiliki kualitas air yang baik. “Ini anenhnya, sumur ini masih berair baik,” kata Yuslandi.
Dari pengamatan, air sumur lama itu memang bening. Air itu pun tidak berbau dan tidak berasa. Jumlah airnya pun berlimpah. “Coba rasakan sendiri, memang airnya berkualitas baik,” kata Yuslandi. Karena itulah, air itu digunakan pula untuk air campuran semen dan pasir untuk membangun toilet dan tempat wudhu baru di samping dan belakang masjid.
Kondisi sumur bor Plan Aceh yang cenderung tidak bermasalah dan diandalkan oleh warga sekitar adalah sumur bor di Gampong Baro Lam Nga, Masjid Raya, Aceh Besar. Di lokasi itu Plan Aceh membangun sumur gali yang terletak di pinggiran desa. Dari sumur itu, air ditarik menggunakan pompa menuju ke intake di bagian barat kawasan baru itu. Dengan menggunakan pengaruh grafitasi, air dialirkan ke rumah-rumah yang ada di Gampong Baro.
Salah satu penduduk di Gampong Baro, Ashari mengatakan, keberadaan proyek Plan Aceh di desa barunya itu sangat mempermudah penduduk untuk mendapatkan air bersih. Sebelumnya peduduk selalu memilih untuk mengangsu (mengambil air) di sumber air yang berjarak beberapa ratus meter dari desa itu. “Sungguh menyusahkan ketika itu,” katanya.
Apalagi, keluarga Ashari mempunyai bayi yang baru berusia 2, 5 bulan. Air bersih menjadi salah satu harapan untuk anaknya. Selain untuk mencuci baju, popok dan peralatan bayi lainnya, Ashari mengaku mengkonsumsi air dari intake untuk dirinya dan seluruh keluarga. Termasuk sang bayi, Sifatul Husna. “Kami sangat bersyukur karena air ini,” katanya.***
